Habiburokhman: Jokowi Akan Kelabakan Debat soal Hukum dan Korupsi

8 Januari 2019 16:52 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Habiburokhman di Bareskrim Polri (Foto:  Soejono Eben Ezer Saragih/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Habiburokhman di Bareskrim Polri (Foto: Soejono Eben Ezer Saragih/kumparan)
ADVERTISEMENT
Jelang debat pilpres perdana, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menggelar diskusi untuk membahas tiga tema, yakni tentang hukum HAM, korupsi dan terorisme.
ADVERTISEMENT
Politikus Gerindra Habiburokhman yang hadir dalam diskusi itu mengatakan, pasangan Jokowi-Ma'ruf akan mengalami kesulitan dalam pembahasan tema tersebut. Menurutnya selama ini pemerintah Jokowi telah gagal dalam menangani permasalahan yang terjadi di tiga sektor itu.
"Seharusnya saya kalau ada di kubu pertahana saat debat nanti tidak hanya menyampaikan visi dan misi saja, tetapi juga harus menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan selama berkuasa. Wajar kubu sebelah akan kelabakan dalam tema ini," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Selasa (8/1).
Habiburokhman menyebut, pemerintah Jokowi dianggap berat sebelah dalam menangani permasalahan hukum yang ada di Indonesia. Ia merasa, aparat penegak hukum tebang pilih dalam memproses aduan masyarakat
ADVERTISEMENT
Ia juga menyinggung mengenai indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yang dinilai masih sangat rendah yaitu 3,9. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di kementerian menjadi bukti bobroknya pemerintahan Jokowi dalam penanganan kasus korupsi.
"Kemarin ada OTT beruntun di dua kementerian yakni Kemenpora dan Kementerian PUPR. Kalau kita lihat salah satu program dari Nawa Cita, yakni birokrasi yang bersih, bagaimana kalau masih ada terjadi OTT di Lapas Sukamiskin. Indeks perilaku anti korupsi skornya masih rendah," ujarnya.
Diskusi BPN Prabowo Sandi jelang persiapan debat pada 17 Januari. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Diskusi BPN Prabowo Sandi jelang persiapan debat pada 17 Januari. (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)
Selain itu, Habiburohman juga mengkritik pemerintah yang dianggap membuat publik mudah untuk menilai seseorang radikal hanya berdasarkan sebuah survey. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak melakukan hal itu.
"Belum lama ini ada sebuah institusi negara yang menggunakan hasil survey yang tidak jelas asal usulnya untuk bilang ada beberapa kelompok masjid radikal. Jadi muncul istilah radikal, orang kritis sedikit dicap radikal, jadi sangat mudah sekali menduga orang kritis adalah radikal," pungkasnya.
Jadwal Debat Pilpres 2019. (Foto: Nunki Pangaribuan/kumparan )
zoom-in-whitePerbesar
Jadwal Debat Pilpres 2019. (Foto: Nunki Pangaribuan/kumparan )
ADVERTISEMENT