Habiburokhman soal Sel Mewah Setnov: Kalau Saya Jokowi Pecat Yasonna

15 September 2018 19:22 WIB
Habiburokhman, Kamis (30/8/18). (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Habiburokhman, Kamis (30/8/18). (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
ADVERTISEMENT
Partai Gerindra meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Sebab, Yasonna dinilai gagal dalam mengelola lapas-lapas di Indonesia. Hal itu didasari temuan beberapa napi koruptor yang memiliki sel mewah layaknya hotel berbintang di Lapas Sukamiskin.
ADVERTISEMENT
“Saya pikir kalau saya jadi Pak Jokowi, saya pecat Yasonna Laoly sekarang. Karena ini dalam beberapa bulan saja ada masalah. Kemarin ada digerebek KPK, ketahuan disidak oleh Dirjen, sekarang oleh Ombudsman,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman di Rumah Aspirasi Prabowo-Sandi, Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).
“Mau sampai kapan, enggak ada lagi excuse bagi Yasonna Laoly menurut saya. Sudah gagal. Beliau harus diberhentikan,” tambahnya.
Meski demikian, Habiburokhman tidak yakin Jokowi akan berani memecat Yasonna lantaran berasal dari partai yang sama yaitu PDIP.
“Ya itu dia (Jokowi nggak berani pecat Yasonna),” ucap dia.
Kolam di LP Sukamiskin (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Kolam di LP Sukamiskin (Foto: Istimewa)
Habiburokhman menjelaskan, apa yang sedang dialami Jokowi di pemerintahannya saat ini tak lepas dari kesalahan dalam membangun kabinet berdasarkan politik transaksional. Politik bagi-bagi kekuasan, kata dia, membuat Jokowi tersandera dan tidak bisa berbuat banyak ketika di hadapkan dengan permasalahan seperti ini.
ADVERTISEMENT
“Makanya kalau berangkat dari konsep awal bahwa mereka, Pak Jokowi enggak akan bagi-bagi kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi katanya enggak bagi-bagi kekuasaan, kemudian bagi-bagi kekuasaan ya dampaknya begini,” jelasnya.
“Kalau kekuasaan menjadi sebagai imbal jasa, maka ketika nggak perform, nggak berhasil, nggak berani mencopot. Nah itulah yang nggak akan dilakukan oleh Pak Prabowo,” tutup Habiburokhman.
Setya Novanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP (Foto: Sigid Kurniawan/antara)
zoom-in-whitePerbesar
Setya Novanto meninggalkan gedung KPK usai diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP (Foto: Sigid Kurniawan/antara)
Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya mal administrasi di Lapas Sukamiskin ketika menyidak lapas tersebut pada Kamis (13/9) lalu, di antaranya diskriminasi fasilitas terhadap warga binaan.
Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengatakan, temuan adanya diskriminasi fasilitas tersebut diketahui setelah dirinya mendapati ada ruangan sel yang memiliki luas lebih besar dari sel lainnya. Ruangan lebih luas tersebut merupakan sel yang ditempati oleh mantan Ketua DPR dan Partai Golkar, Setya Novanto.
ADVERTISEMENT