Hadiri Pelantikan Jokowi, Emil Minta Pemekaran Kabupaten di Jabar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hadiri pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung MPR RI. Foto: Ricad Saka/kumparan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menghadiri pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin di Gedung MPR RI, Ahad (20/10). Sebelum memasuki ruangan, pria yang akrab disapa Emil itu meminta ke Jokowi dan Ma'ruf untuk memekarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Pemekaran itu diusulkan lantaran penduduk Jawa Barat begitu banyak hingga mencapai 50 juta jiwa. Itu artinya, kata Emil, wajar apabila ada permintaan dari beberapa daerah, seperti Bekasi dan Bogor untuk memisahkan diri dari Jawa Barat.

"Ya, Jabar itu ada dua sebenarnya permintaannya. Kalau boleh daerah tingkat II-nya dimekarkan. Penduduknya terlalu banyak hampir 50 juta, kurang keurus secara daerah yang cuma 27 (kabupaten/kota). Jawa timur saja penduduk 40 (juta), daerahnya 38 (kabupaten/kota). Makannya suka ada dinamika Bekasi pengin ini, Bogor pengin itu, sebenarnya karena wilayahnya terlalu luas," kata Emil di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.

"Harapannya mudah-mudahan Pak Jokowi bisa mengakomodir," lanjut Emil.

Lebih lanjut Emil juga meminta terkait kebijakan fiskal. Menurut dia, kebijakan fiskal pemerintah pusat kepada Jawa Barat harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang begitu besar.

"Harusya fiskal ke kami ini sesuai dengan jumlah penduduk. Kalau penduduknya besar, bantuan fiskalnya juga harusnya besar. Sekarang masih belum lah, ya. Hanya dua itulah kira-kira. Kabar 20 persennya Indonesia. Jadi kalau Jawa Barat bisa kondusif, ya, insyaallah menyumbangkan kondusivitas di Indonesia," ujar Emil.

Lebih lanjut Emil menilai pelantikan Jokowi-Ma'ruf hari ini penting untuk mengawali periode kepemimpinan negara lima tahun ke depan.

"Ini hari yang penting untuk mengawali lima tahun berikutnya 2019-2024, saya sangat berharap di periode pertama Jokowi dilanjutkan dan yang kurang-kurang diperbaiki. Saya harap jangan melihat masa lalu lagi, urusan pemilihan pemilu, kita lihat ke depan. Kalau terlalu banyak lihat spion bisa ketabrak," kata Emil.

Emil mengimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengingat lagi masa-masa pilpres lalu. Yang sudah terpilih harus didukung karena pemerintahan lima tahun ke depan adalah nahkoda perjalanan bangsa Indonesia.

Meski begitu, Emil tetap memberi catatan kepada pemerintahan Jokowi-JK 2014-2019 yang terdapat begitu banyak gejolak politik. Dan ia meminta agar ke depan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin bisa memperbaiki apa yang kurang.

"Ada catatan saya sosial politik banyak gejolak di periode pertama, mungkin bisa disempurnakan dan diperbaiki dengan cara-cara baru. Saya yakin Indonesia akan gemilang, sekarang rangking 13 di G-20, ekonominya di 2030 rangking 7-8. Katanya di 2045 jadi negara adidaya, itu terjadi kalau sosial politik kondusif dan pergantian kepemimpinan lancar. Dan hari ini menyimbolkan itu," terang Emil.

"Jadi atas nama pemerintah provinsi, saya ucapkan selamat, dan kami akan bantu di daerah. Karena gubernur pada dasarnya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," jelas Emil.

Sementara, terkait dengan pengamanan, Emil tidak dikawal begitu ketat. Menurut Emil, pengawalan ketat hanya dilakukan terhadap tamu undangan kepala negara atau pemerintahan.

"Itu mah buat level presiden kali ya. Karena saya dengar undangan kepala negara ada yah 19 apa 17 ditambah semua duta besar. Level gubernur mah cukupan aja. Saya mendarat karena ada pesawat ya, mendarat lewat Halim. Dari Halim saya naik mobil dinas. Biasa aja lancar, cuma dikasih sticker aja. Jadi kode-kode keamanannya seperti itu. Hanya pas masuk ya, prosedur dicek mobil dan sebagainya," tutup Emil.

------------------------------------------------------------------------------

Saksikan live streaming pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 di semua platform kumparan. kumparan bekerja sama dengan TVRI menayangkan proses pelantikan Jokowi-Ma’ruf, langsung dari Gedung DPR/MPR.