Haedar Nashir Ingatkan Said Aqil, Indonesia Milik Semua Golongan

Ketua PBNU Said Agil Siradj (kiri) dan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) dalam pertemuan silaturahmi di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (31/10/2018). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, angkat bicara soal polemik pernyataan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, yang menyerukan warga NU harus menguasai masjid-masjid, KUA., hingga Kemenag. Di luar itu dianggap salah.

Menurut Haedar, Muhammadiyah sangat berharap dan berpandangan bahwa negara dan instansi pemerintahan Indonesia milik bersama sebagaimana amanat konstitusi, jangan menjadi milik golongan.

"Pemerintahan harus berasaskan meritokrasi atau dasar kepantasan dan karier, jangan di atas kriteria primordialisme atau sektarianisme. Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama," ucap Haedar dikutip dari website Muhammadiyah, Selasa (29/1).

Menurutnya, jika primordialisme dibiarkan masuk dan dominan dalam institusi pemerintahan, maka akan menghilangkan obyektivisme dan prinsip negara milik semua. Karena itu jangan sampai pemerintahan dikelola berdasarkan kriteria golongan, apalagi dijadikan milik golongan tertentu.

Haedar juga mengingatkan, Indonesia jangan didominasi oleh satu golongan apalagi bermazab golongan tertentu. Apalagi jika pandangan golongan itu menegasikan golongan lainnya dengan menganggap diri paling benar. "Mau dikemanakan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?" sindirnya.

Selain itu, Haedar juga mengimbau, hendaknya semua tokoh umat dan bangsa penting mengedepankan ukhuwah secara autentik untuk merajut kebersamaan yang tulus dan tidak mengedepankan egoisme golongan.

Said Akil Siraj dan Haedar Nasir. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

"Di tahun politik ini bahkan jauhi ujaran-ujaran yang berpotensi menumbuhkan retak di tubuh umat dan bangsa, jika ingin Indonesia rukun dan utuh sebagaimana sering disuarakan dengan penuh gelora," tutur Haedar.

Kepada warga Muhammadiyah, Haedar berharap tetap bijak dan tidak terbawa suasana polemik. "Tetap ciptakan suasana tenang dan ukhuwah, tidak perlu bereaksi melebihi takaran. Tunjukkan warga Persyarikatan cerdas dan dewasa," ujarnya.

Namun demikian, Haedar berharap pidato Ketum PBNU tidak perlu dijadikan polemik. Haedar memilih agar suasa kebangsaan tetap teduh dan menjauhi pertentangan.

"Hendaknya pernyataan Kiai Aqil Siroj jangan jadi polemik di lingkungan umat Islam dan masyarakat, lebih-lebih di tahun politik. Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa," pungkas Haedar.

Sebelumnya, Said Aqil menyerukan agar warga NU menguasai masjid-masjid, kementerian agama, termasuk KUA.

"Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Kemenag, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU salah semua, nanti banyak bid'ah kalau selain NU," kata Said Aqil saat peringatan Harlah ke-73 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Minggu (27/1).

Ucapan itu menuai kritik lantaran dianggap jadi ancaman terhadap persatuan. Namun sang Kiai bergeming.