Hanura Pecah, Dukungan di Pilkada Tak Bisa Diubah

DPP Partai Hanura usai konpres (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

DPP Partai Hanura bergejolak di tengah proses Pilkada dan dimulainya Pemilu 2019. Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) diberhentikan oleh mayoritas pengurus DPP dan DPD yang dipimpin Sekjen Sarifuddin Sudding, karena dianggap melanggar AD ART.

Namun, pecahnya kepengurusan Hanura menjadi dua kubu yaitu kubu OSO dan kubu Sarifuddin Sudding, tak mempengaruhi dukungan di Pilkada 2018. Pasalnya, masa pendaftaran sudah berlalu dan tinggal penetapan.

"Enggak ada masalah, rekomendasi Pilkada sudah selesai," kata Sudding kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (16/1).

Sudding menyebut penyebab munculnya mosi tidak percaya kepada OSO sehingga diberhentikan adalah aksi OSO memecat sepihak pengurus Hanura, masalah rekomendasi Pilkada yang hany diteken Ketum dan Sekjen, dan beberapa pelanggaran lain.

"Pendaftaran Pilkada itu sudah lewat, tidak apa," ujarnya.

Konpers Hanura di Manhattan Hotel (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Ketentuan parpol tidak bisa menarik atau menambah dukungan itu diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan. Dengan begitu, konflik internal partai tak bisa mempengaruhi dukungan kandidat yang sudah didaftarkan ke KPU.

"Enggak bisa nambah atau mengurangi dukungan setelah pasangan calon didaftarkan ke KPU," ucap Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, Selasa (9/1).

Sebagaimana diketahui, kubu Sudding mengangkat Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo sebagai plt ketua umum, menggantikan Oesman Sapta. Mereka akan menggelar Munaslub untuk mengukuhkan kepengurusan baru.

Sementara kubu OSO santai menanggapi pemecatan dirinya. OSO bersama sejumlah pengurus tersisa tetap bertahan dan tak menganggap ada konflik kepengurusan di internal Hanura.