Hanya PSI dan NasDem Tak Usung Caleg Eks Koruptor, Hanura Terbanyak

Awas Caleg Koruptor Foto: kumparan

KPU mengumumkan 32 daftar caleg mantan narapidana korupsi tambahan, setelah merilis 49 daftar lebih dulu. Dari data tersebut, ternyata hanya PSI dan NasDem yang tidak mempunyai caleg mantan napi korupsi.

Padahal, di data sebelumnya ada PPP dan PKB yang juga tak mengusung caleg eks koruptor. Namun dikoreksi dalam data tambahan.

"Penambahan itu terdiri dari 7 orang untuk caleg DPRD Provinsi dan 25 orang untuk caleg DPRD kabupaten kota. Tapi tidak ada penambahan untuk caleg DPD. Kemudian untuk PSI nihil dan NasDem tidak ada penambahan," kata Komisiomer KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) bersama Anggota KPU Ilham Saputra (kiri) mengumumkan kembali daftar caleg mantan terpidana pada Pemilu 2019 di Ruang Media Center, Gedung KPU, Jakarta, Selasa (19/2/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Ilham merinci, secara keseluruhan daftar caleg mantan koruptor terdiri dari 9 orang caleg DPD, 23 orang caleg DPRD provinsi, dan 49 orang caleg DPRD kabupaten/kota.

Dalam daftar terbaru, Partai Hanura menjadi partai dengan jumlah caleg mantan koruptor terbanyak dengan 11 orang. Kemudian Partai Golkar dan Partai Demokrat masing-masing 10 orang.

Kemudian ada Partai Berkarya dengan 7 orang, Partai Gerindra 6 orang, PAN 6 orang, Partai Perindo 4 orang, PKPI 4 orang, PBB 3 orang, dan PPP 3 orang. Lalu ada PKB 2 orang, PDIP 2 orang, Partai Garuda 2 orang, PKS 2 orang.

Ketua KPU Arief Budiman memastikan bahawa 32 nama caleg tambahan ini sudah diverifikasi ulang oleh KPU, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

"Hari ini datanya sudah disampaikan pada kita sudah terverifikasi," ucap Arief.

Berikut tambahan 32 caleg mantan narapidana kasus korupsi:

Partai Hanura

1. Muhammad Asril Ahmad

(DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor urut 4)

2. Rachmad Santoso

(DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara 1, nomor urut 1)

3. Darjis

(DPRD Kabupaten Ogan Ilir 4, nomor urut 1)

4. Andi Wahyudi Entong

(DPRD Kabupaten Pinrang 1, nomor urut 1)

5. Hasanudin

(DPRD Kabupaten Banjarnegara 5, nomor urut 1)

6. Bonar Zeitsel Ambarita

(DPRD Kabupaten Simalungun 4, nomor urut 9)

Partai Demokrat

1. Firdaus Djailani

(DPRD Provinsi Bengkulu 5, nomor urut 1)

2. Farit Wijaya

(DPRD Kabupaten Pesisit Barat 2, nomor urut 6)

3. Imam Subandi

(DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir 4, nomor urut 6)

4. Syamsudin Olii

(DPRD Kabupaten Bolaang Mangondo Utara 1, nomor urut 6)

5. Rahmanuddin

(DPRD Kabupaten Luwu Utara 1, nomor urut 7)

6. Polman

(DPRD Kabupaten Simalungun 4, nomor urut 4)

Partai Berkarya

1. Muhlis

(DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 3, nomor urut 8)

2. Zambri

(DPRD Kabupaten Pasaman Barat 1, nomor urut 4)

3. Djekmon Amisi

(DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 3, nomor urut 2)

PPP

1. Emil Silfan

(DPRD Kabupaten Musi Banyuasin 4, nomor urut 2)

2. Ujang Hasan

(DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 1, nomor urut 2)

3. Rommy Krishna

(DPRD Kabupaten Lubuklinggau 3, nomor urut 2)

Partai Golkar

1. Achmad Junaidi Sunardi

(DPRD Provinsi Lampung 7, nomor urut 4)

2. Christofel Wonatorei

(DPRD Kabupaten Waropen 1, nomor urut 6)

PDIP

1. Mat Muhizar

(DPRD Kabupaten Pesisir Barat 3, nomor urut 2)

Perindo

1. Andi Gunawan

(DPRD Kabupaten Lampung Timur 1, nomor urut 1)

2. Ramadhan Umasangaji

(DPRD Kota Pare-pare 1, nomor urut 2)

PKPI

1. Raja Zulhindra

(DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 1, nomor urut 10)

2. Yuridis

(DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 3, nomor urut 6)

PAN

1. Bonanza Kesuma

(DPRD Provinsi Lampung 7, nomor urut 7)

2. Firdaus Obrini

(DPRD Kota Pagar Alam 2, nomor urut 9)

PKB

1. Usman Effendi

(DPRD Kabupaten Pesawaran 2, nomor urut 8)

2. EU K. Lenta

(DPRD Kabupaten Morowali Utara 1, nomor urut 9)

PBB

1. Sahlan Sirad

(DPRD Provinsi Bengkulu 5, nomor urut 1)

2. Syaifullah

(DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1, nomor urut 1)

PKS

1. Muhammad Zen

(DPRD Kabupaten Okut Timur 1, nomor urut 2)