Hasto soal Jokowi Kenalkan Dilan: Menyempurnakan Birokrasi
ADVERTISEMENT
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebuah terminologi baru bernama Dilan --akronim dari digital melayani dalam debat keempat pilpres. Menurut Sekretaris TKN Jokowi - Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, sistem layanan ini menunjukkan komitmen antikorupsi dengan memperbaiki sistem pemerintahan dan birokrasi.
ADVERTISEMENT
"Sebab ke depan pemerintah ini memang punya tugas untuk menyempurnakan seluruh birokrasi melalui sistem yang baik," kata Hasto di sela kampanye di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (31/3), seperti dikutip rilis Tim Media TKN.
Hasto mengaku masyarakat tentu tahu Dilan sebagai judul sebuah film nasional yang sedang populer. Satu sisi, hal ini merupakan penghargaan yang diberikan Jokowi terhadap film Dilan sebagai prestasi dalam industri perfilman. Namun, kata Dilan ternyata bisa juga menjadi sebuah gagasan Jokowi dengan istilah 'digital melayani'.
Hasto mengatakan, Dilan adalah komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan teknologi digital. Mulai dari menerapkan teknologi informasi di lembaga pemerintahan, hingga membangun mal pelayanan publik.
Menurut Hasto, Jokowi menjadi pemimpin yang mempelopori adanya digitalisasi pelayanan publik, salah satunya lewat e-Government. Dengan sistem itu, maka proses pelaksanaan pemerintahan semakin transparan dan jauh dari korupsi. Hasto menganggap hal ini berbeda dengan capres nomor urut 02 Prabowo yang minim pengalaman.
ADVERTISEMENT
"Itu yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Prabowo tampak kering dalam pengalaman sehingga yang diungkap adalah masa lalu yang tak jauh beda dengan pernyataannya pada 2009. Persoalan sudah masuk dalam memori yang terdalam Pak Prabowo, tanpa solusi bagi masa depan bangsa," terang Sekjen PDIP itu.
Meski Prabowo selalu mengungkit masalah korupsi, namun Hasto menilai Prabowo tak bisa memberikan solusi terhadap korupsi.
"Pak Prabowo mengulang-ulang (di debat) soal permasalahan korupsi. Tapi rakyat tidak lupa bagaimana Pak Prabowo dengan kewenangannya tidak mampu menertibkan antikorupsi sehingga Gerindra tercatat sebagai partai dengan caleg yang punya masalah korupsi cukup banyak," kata Hasto.