ICW ke Jokowi: Jika Hasil Capim KPK Jelek, Presiden Tanggung Jawab

Suasana saat seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, (28/8). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Seleksi Capim KPK sudah memasuki tes wawancara dan uji publik. Sebanyak 20 capim KPK diwawancarai pansel capim KPK untuk menentukan 10 nama yang nantinya akan diserahkan ke Presiden Jokowi dan kemudian diteruskan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Lusodo, berharap Jokowi selektif dalam menerima nama-nama capim KPK yang akan diserahkan Pansel. Sebab menurutnya, Jokowi bertanggung jawab terhadap hasil Pansel.

“Saya kira Presiden tidak bisa menggunakan cek kosong dan kemudian diberikan kepada Pansel untuk mengisinya. Karena sekali lagi, kalau hasilnya jelek maka Presiden yang tetap bertanggung jawab,” ujar Adnan di Mercure Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Adnan Topan Husodo ICW. Foto: Aprilandika Hendra/kumparan

Menurut Adnan, publik dapat melihat komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dari langkah Presiden menimbang capim KPK.

“Tercermin dalam hasil survei LSI tadi, kepercayaan terhadap pemberantasan korupsi dari masyarakat itu ada selalu di 2 lembaga yang paling tinggi, KPK dan Presiden. Ketika masyarakat turun kepercayaannya terhadap KPK, maka bisa saja ini akan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap Presiden,” ungkapnya.

Presiden Joko Widodo. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Terkait kritik dan masukan terkait rekam jejak capim KPK, Adnan yakin, Jokowi memiliki akses ke informasi yang banyak. Ia menganggap Jokowi bisa dengan mudah mengaksesnya.

“Saya yakin Presiden juga punya banyak sumber yang bisa diakses untuk mendapatkan info itu, bahkan berita beberapa hari ini juga memunculkan beberapa catatan terkait dengan capim-capim KPK ini,” ujarnya.