ICW Minta Pemerintah Klarifikasi Rekaman Menteri Rini-Dirut PLN

Adnan Topan Husodo ICW. (Foto: Aprilandika Hendra/kumparan)

Rekaman percakapan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir masih menjadi perbicaraan luas. ICW meminta pemerintah agar sesegera mungkin meminta klarifikasi lebih lanjut terhadap isi serta maksud dari percakapan tersebut.

"Pembicaraan itu harus benar-benar diklarifikasi sendiri oleh pemerintah dan dijelaskan kepada publik sebenarnya itu pembicaraan tentang apa," ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo di Kantor Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5).

Menurutnya, jika tak segera memberikan klarifikasi, rekaman Rini dan Sofyan itu akan menjadi ujian tersendiri bagi pemerintah. Sebab, kata dia, rekaman tersebut merupakan batu sandungan nyata bagi pemerintah dalam upaya menghadirkan sistem BUMN yang sehat dan transparan.

"Berhubungan tentang apa, kenapa perlu ada nama-nama orang lain di luar itu yang ada di luar lingkaran mereka yang kemudian disebut. Itu dalam konteks jual beli saham apa. Tanpa itu, saya kira akan jadi bom waktu bagi pemerintah," imbuh Adnan.

Selain itu, dia memandang jika tak segera diklarifikasi maka akan bermunculan pendapat miring terkait isi rekaman tersebut. "Kalau ini tidak dilakukan maka akan ada asumsi-asumsi liar yang berkembang, misalnya untuk 2019. Pikiran-pikiran seperti itu tidak bisa dihindari, itulah yang harus dijelaskan oleh pemerintah," katanya.

Sofyan Basir dan Rini Soemarno (Foto: Antara/Wahyu Putro A, Antara/Puspa Perwitasari)

Rekaman percakapan antara Rini dan Sofyan beredar luas sejak Jumat (27/4). Percakapan yang berisi tentang proyek LNG Receiving Terminal itu dikesankan sebagai bagi-bagi fee.

Namun Rini dan Sofyan menyanggah, sambil menjelaskan konteks pembicaraan sedang mengupayakan porsi saham dari proyek itu untuk PLN.

Dalam rekaman percakapan itu, juga disebut nama kakak kandung Rini Soemarno yaitu Ari Soemarno. Menurut Sofyan, Ari memang memiliki saham di proyek tersebut dan PLN menginginkan porsi saham diambil dari milik Ari.

Pada proyek LNG Receiving Terminal yang digagas oleh Kalla Group itu, kata Sofyan, PLN tak mau hanya jadi pembeli gas saja. PLN ingin memiliki saham sebesar 15 persen agar dapat mengontrol biaya penyimpanan dan regasifikasi LNG. Dengan begitu, harga gas untuk pembangkit listrik bisa lebih efisien.