ICW soal Korupsi ASN: Masalah Utama di Birokrasi adalah Atasan

Wakil Kordinator ICW Ade Irawan. (Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan)

Masalah korupsi yang semakin menjalar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Wakil Koordinator ICW, Ade Irawan, mendata kasus korupsi banyak melibatkan ASN.

"Kalau lihat rata-rata kasus di Indonesia ada 500-an kasus (korupsi), bisa lebih dan kurang. Jumlah tersangka rata-rata 1.200 (kasus). Kalau dilihat siapa yang paling banyak ditangkap aparat penegak hukum, ASN," ujar Ade di Sekolah Antikorupsi yang digelar di Balai Kartini, Senin (8/10).

Padahal, menurut Ade, ASN merupakan mesin penggerak roda pemerintahan. Apalagi, kata dia, masalah utama birokrasi justru berada pada struktur teratas.

"Sekali lagi, yang banyak disasar dari reformasi birokrasi adalah birokrasinya. Atasannya, terutama para politisi ini banyak yang tidak terlalu jadi fokus perhatian. Kami diskusi kemarin dengan teman KSP, mereka mengakui itu. Reformasi politik masih belum jadi concern dari pemerintah," ujar Ade.

Pembukaan secara simbolis sekolah antikorupsi yang digelar ICW. (Foto: Muhammad Lutfan Darmawan/kumparan)

"Secara umum kalau lihat data kami, masalah utama di birokrasi adalah atasannya. Misalnya, birokrasi kepada atasan, loyalitas pada atasan. Sekali lagi yang banyak disasar di reformasi birokrasi-birokrasinya. Kalau politisi enggak terlalu jadi perhatian," tutur Ade.

Menurutnya, kasus korupsi yang biasa terjadi dalam birokrasi, adalah autogenic corruption dan korupsi sistemik atau korupsi berjemaah. Mereka menempatkan birokrasi sebagai eksekutor untuk melakukan praktik korupsi.

Ade memaparkan, bila dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi saat ini, termasuk yang ditangani KPK, praktik korupsi diawali sedari pengambilan keputusan di tingkat perencanaan anggaran.

"Kalau lihat kasus yang banyak terjadi di Indonesia termasuk kasus yang diungkap oleh KPK, diawali dari korupsi politik ya, diawali dari korupsi saat perencanaan anggaran. Rencana korupsi 'kan dimulai dari situ. Lalu siapa yang eksekusi? Birokrasi," ujar Ade.

"Mulai dari situ meng-input keputusan korupsi itu dalam APBD kemudian di SKPD menindaklanjuti mengadakan manipulasi dengan pengadaan barang-barang dan jasa. Tapi di ujung kemudian yang kena pertama birokrasi," pungkasnya.