IKB UI Temui Fadli-Fahri, Desak Penyebab Wafatnya Petugas KPPS Diusut

Suasana saat Alumni UI melakukan audiensi bersama pimpinan DPR terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia. Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan

Ikatan Keluarga Besar (IKB) Universitas Indonesia menyambangi DPR RI untuk audiensi dengan pimpinan DPR. Puluhan alumni UI itu disambut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Dalam pertemuan itu, mereka menyoroti banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia usai penyelenggaraan Pemilu 2019. Juru bicara IKB UI, Ahmad Nur Hidayat, menilai proses rekrutmen yang tidak tepat menjadi salah satu penyebab banyaknya petugas KPPS yang meninggal.

"Sudah bisa masuk dalam abuse of recruitment atau disebut slavery modern atau perbudakan modern," kata Ahmad dalam paparannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Kasus ini pun, kata dia, telah menjadi kekhawatiran bersama. Sehingga ia menilai masyarakat perlu mengkritisi hal ini.

Ahmad juga menyebut perhatian masyarakat terhadap kasus ini luar biasa. Ia pun mengimbau pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah, maka UI bisa menginisasi people power.

"Bisa jadi UI, kami, mempelopori people power manakala kecurangan, penyimpangan, kebohongan, terus dipertontonkan di hadapan masyarakat tanpa ada penyelesaian konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang," tegasnya.

Koordinator Advokasi Hukum IKB UI, Djuju Purwantoro, juga mendesak pemerintah untuk mengungkap secara tuntas penyebab meninggalnya ratusan petugas KPPS. Menurutnya, peristiwa ini dapat disebut sebagai bencana nasional.

"Kami menyatakan kematian massal anggota KPPS tersebut sebagai bencana nasional yang patut mendapat perhatian serius pemerintah," tegas Djuju.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengapresiasi maksud dan tujuan audiensi tersebut. Berdasarkan pernyataan dari IKB UI, Fadli menilai pembentukan tim pencari fakta harus dilakukan agar tidak ada lagi spekulasi yang berkembang terkait masalah ini.

"Inilah yang kenapa kita butuhkan tim pencari fakta, supaya fakta-fakta yang kita temukan itu jelas dan tidak jadi spekulasi. Jangan membiarkan spekulasi ini terus beredar karena itu akan merugikan pemerintah itu sendiri," pungkas Fadli.