Indonesia Minta Myanmar Jamin Keamanan Rohingya Sebelum Repatriasi
PerbesarADVERTISEMENT
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di sela pertemuan Menteri ASEAN di Bangkok berkomunikasi dengan Special Envoy of UN Secretary General. Repatriasi etnis Rohingya ke Myanmar dibahas dalam pembicaraan tersebut.
ADVERTISEMENT
Kepada pejabat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, Retno menekankan pentingnya jaminan keamanan sebelum pemulangan dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Rakhine dilaksanakan.
"Dalam pembicaraan tadi, kita melihat pentingnya repatriasi. Namun kita juga melihat bahwa isu mengenai masalah security sangat penting untuk dijaminkan. Jadi menilai bahwa isu security harus dapat digaransi oleh Pemerintah Myanmar sebelum repatriasi dilakukan," tutur Retno.
Retno menambahkan, dalam menyelesaikan persoalan Rohingya, pemerintah Myanmar dapat memanfaatkan peran ASEAN.
"Sekali lagi ASEAN dapat memegang peran dalam memfasilitasi atau ikut serta dalam dialog tersebut. Karena sekali lagi, dengan dialog maka akan terbangun kepercayaan atau paling tidak informasi mengenai persiapan repatriasi akan dapat diberikan secara lebih komprehensif," pungkasnya.
Menurut laporan Laporan Tim misi pencari fakta Dewan HAM PBB yang diketuai Marzuki Darusman asal Indonesia, kekejaman terhadap Rohingya sudah dilakukan sejak tahun 1960-an. Namun, yang terparah terjadi Agustus 2017 lalu.
ADVERTISEMENT
Dengan alasan memberantas separatisme dan terorisme kelompok bersenjata, militer Myanmar menggeruduk desa-desa Rohingya di Rakhine yang mereka sebut "operasi pembersihan". Operasi ini sejatinya adalah pembantaian manusia.
Rumah-rumah warga Rohingya dibakar, mereka dibunuh dengan cara keji, perkosaan massal, tidak pandang bulu, pria, wanita, atau bahkan anak-anak. Menurut temuan PBB, sekitar 10 ribu Rohingya tewas.
Sementara itu, sejak Agustus 2017 tercatat lebih dari 700 ribu warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
