kumparan
22 Feb 2019 13:22 WIB

Indonesia Mulai Kampanye untuk Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menghadiri talk show dengan Sahabat Museum KAA di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/7). Foto: Antara/Agung Rajasa
Indonesia mencalonkan diri menjadi Dewan HAM PBB periode 2020 hingga 2022. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, proses pencalonan tersebut sudah dimulai sejak 2018.
ADVERTISEMENT
“Kita sedang berkampanye, jadi tahun 2018, Juni tepatnya kita sudah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sekarang kita memulai kampaye, tapi untuk hal berbeda, untuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB,” kata Retno usai menerima penghargaan Herman Johannes Award 2019 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Jumat (22/2).
Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan dilakukan tahun 2019. Strategi yang diusung Indonesia agar terpilih pun sama dengan cara yang dilakukan untuk menjadi Dewan Keamanan PBB, yaitu dengan menjual rekam jejak.
“Untuk Dewan HAM PBB kita juga menjual rekam jejak kita bagaimana Indonesia mengembangkan demokrasi karena demokrasi ini merupakan salah satu hak, Bagaimana Indonesia melakukan pemberdayaan perempuan dan sebagainya,” ujarnya.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi usai menerima penghargaan Herman Johannes Award 2019 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Pekan depan, Retno juga dijadwalkan terbang ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri sidang Dewan HAM PBB. Di situ Retno akan intens melakukan kampanye dan lobi secara langsung ke sejumlah negara yang hadir.
ADVERTISEMENT
“Minggu nanti saya akan ke Jenewa untuk intensifikasi kampanye, lobi secara langsung dengan banyak negara yang pada saat minggu depan banyak sekali akan ada di Jenewa sedang ada pertemuan dari PBB,” kata dia.
“Banyak sekali aset-aset yang kita jual dalam berkampanye seperti itu yang kita jual adalah rekam jejak, sama seperti saat kita menjadi Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.
Sementara saat dilayangkan pertanyaan soal banyaknya tuduhan pelanggaran HAM berat di Indonesia serta belum adanya pengadilan HAM di Indonesia, Retno enggan menjawab.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan