Indonesia Tiru Sukses Korea Selatan Dalam Penerapan e-Government

Menpan RB Asman Abnur (Foto: Dok. Kemenpan RB)

Salah satu hal yang menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi Indonesia adalah penggunaan e-government dan pembenahan manajemen sumber daya manusia (SDM). Kementerian PAN RB berkaca pada Korea Selatan yang merupakan salah satu contoh keberhasilan penerapan reformasi birokrasi.

Mengamati keberhasilan reformasi di Korea, bahwa negeri ginseng tersebut telah melakukan reformasi secara menyeluruh terkait pengelolaan SDM dan implementasi secara terpadu pemanfaatan e-government. Oleh karena itu, Indonesia dan Korea menjalin kerja sama untuk pembenahan dan penerapan manajemen SDM dan e-government di Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Menpan RB Asman Abnur mengatakan, melalui kerja sama yang telah dilakukan dan berkaca pada pengalaman Pemerintah Republik Korea, Indonesia harus memastikan bahwa setiap aspek yang terkait dalam penerapan e-government berjalan dengan saling bersinergi dan terintegrasi satu sama lain.

"Ini adalah komitmen yang perlu kita bangun dan kuatkan bersama ke depan," ujar Asman Abnur dalam 4th Korea-Inodensia Cooperation Forum on Public Administration di Jakarta, Senin (27/11), dalam keterangan yang diterima kumparan (kumparan.com).

Menpan RB Asman Abnur (Foto: Dok. Kemenpan RB)

Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektonik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan e-government di Indonesia sudah dimulai sejak lama, beberapa kebijakan dan inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat penetrasi sistem elektronik pemerintah di lingkungan institusi pemerintah. Namun dalam perkembangannya, dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal bagi publik.

Penerapan e-government merupakan suatu hal yang kompleks dan dinamis, karena tidak hanya menyangkut aspek teknologi namun juga terkait aspek manusia dan juga proses bisnis. Namun pemerintah tidak tinggal diam, dengan terus melakukan upaya perbaikan.

Manajemen SDM dan e-government yang menjadi program prioritas mendapatkan dukungan yang serius dengan telah diterbitkannya UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Kita bisa berharap bahwa tidak lama lagi kita dapat menciptakan birokrasi yang jauh lebih bersih, kompeten, dan melayani,” ujar Menteri Asman.