Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk di Kepengurusan WIPO

com-Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris saat melakukan pertemuan bilateral di Kantor Pusat WIPO, Jumat (4/10). Foto: Dok. Kemenkumham

Indonesia yang diwakili Kementerian Hukum dan HAM turut serta dalam Sidang Umum ke-59 Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swiss. Dalam gelaran itu, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Freddy Harris, melakukan sederet pertemuan bilateral dengan Kantor Kekayaan Intelektual (KI) dari berbagai negara.

Dalam acara puncak, Freddy Harris bersama Duta Besar Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib, melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal WIPO, Francis Gurry.

Pada pertemuan tersebut, Freddy Harris menyatakan komitmennya dalam mendukung sistem KI di dunia. Termasuk di antaranya dengan menyetujui setiap traktat yang dapat meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

“Seperti meratifikasi Traktat Marrakesh dan Beijing, yang saat ini naskahnya sudah ada di meja Presiden, dan tinggal menunggu persetujuan beliau,” ujar Freddy Harris saat menghadiri acara di Kantor Pusat WIPO, Jumat (4/10).

Selain itu, Freddy berharap adanya perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal itu guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang, khususnya bagi Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Indonesia juga menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk Konferensi Diplomatik mengenai Perjanjian Hukum Desain atau Design Law Treaty (DLT), yang saat ini menunggu kesepakatan dari negara anggota WIPO. DLT nantinya akan mengatur tentang perlindungan terhadap hak Kekayaan Intelektual dalam industri desain.

“Jika negara anggota WIPO mencapai kesepakatan dalam Design Law Treaty, Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk Diplomatic Conference DLT tersebut,” ucap Freddy Harris.

Kepada Dirjen WIPO, Indonesia juga mengusulkan adanya penambahan program fellowship untuk personel Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM di WIPO.

“Kami menyetujui usulan tersebut, dari DJKI akan ada penambahan 2 personel untuk mengikuti program fellowship di WIPO,” tutur Dirjen WIPO, Francis Gurry.

Pada akhir pertemuan, Freddy Harris menyampaikan keinginannya untuk mengundang Francis Gurry sebagai keynote speaker pada perhelatan forum diskusi nasional yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2020 mendatang.

“Pertemuan ini sangat penting untuk mendukung pengembangan sistem KI nasional dan keterlibatan aktif Indonesia dalam organisasi internasional KI di WIPO,” papar Freddy.

Story ini merupakan bentuk kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.