Inovasi PSI Agar DPR Bersih dari Korupsi: Rakyat Modali Caleg

7 Desember 2018 12:40 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi DPR, Jumat (7/12). (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi DPR, Jumat (7/12). (Foto: Istimewa)
ADVERTISEMENT
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan agar masyarakat berpartisipasi dalam proses Pileg 2019 demi menciptakan parlemen yang bersih dari korupsi. Mengingat biaya politik di Indonesia masih sangat mahal, PSI mendorong rakyat untuk ikut serta membantu caleg-caleg yang maju di pileg.
ADVERTISEMENT
"Jadi inisiasi bersih-bersih DPR itu muncul dari caleg. Kami itu membalik paradigma publik, kita itu bukannya kasih duit kalau lagi kampanye. Malah kita minta sumbangan. Jadi kita malah membalik paradigma publik," ujar Politikus PSI Mikhail Gorbachev di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/12).
Mikhail berharap, ketika rakyat ikut membantu maka tak ada lagi caleg-caleg yang memikirkan modal atau bergantung pada pemodal demi mendapatkan logistik. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi selama ini, Mikhail menuturkan, masyarakat selalu menerima uang untuk memilih seorang caleg tertentu.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi DPR, Jumat (7/12). (Foto: Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambangi DPR, Jumat (7/12). (Foto: Istimewa)
PSI sebagai partai baru yang ikut Pileg 2019 sudah memulai inovasi dengan meluncurkan kartu sakti, sebagai penanda sumbangan dana dari masyarakat. Sumbangan yang diberikan mulai dari 25 ribu hingga miliaran rupiah.
ADVERTISEMENT
"Kalau bisa kalau kita mau bersih semuanya, maka masyarakat berpartisipasi dalam politik. Supaya jangan nanti diambil dari duit-duit lain, biar dari kocek rakyat aja," ungkap Mikhail.
"Maka saya enggak punya lagi ketergantungan kepada yang lain, tapi saya hanya harus melayani rakyat karena pemodal saya rakyat," imbuhnya
Tak hanya itu, ia juga mendukung ketika wacana dana parpol dibiayai oleh negara, namun harus dikolaborasikan dengan partisipasi publik.
"Sebenernya itu tapi harus dimix ya. Jadi ada berapa persen yang dibiayai oleh negara tapi harus ada juga, kita sih mendorong partisipasi publik. Publik harus partisipasi. selama ini kita diamplopin, sekarang saatnya publik yang ngamplopin partai politik," pungkasnya.