Istana soal Dana Kelurahan Politis: Mau Bagi ke Rakyat Kok Tak Boleh?

Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung di Menteng, Jakarta (9/8). (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Kritik terhadap rencana Presiden Joko Widodo mengucurkan dana kelurahan muncul dari kubu Prabowo-Sandi. Sebab, rencana itu muncul di tahun politik.

Menanggapi hal itu, Seskab Pramono Anung mempertanyakan kritikan tersebut. Sebab dana kelurahan merupakan upaya pemerintah memberikan dana ke masyarakat di kelurahan.

"Lah ini kan mau bagi buat rakyat, enggak boleh. Kalau bagi buat pengusaha, yang kaya-kaya itu yang dilarang. Kalau bagi rakyat kok enggak boleh," ungkap Pramono usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (22/10).

Dia menjelaskan wacana dana kelurahan muncul dari permintaan wali kota saat bertemu Jokowi. Alasannya yakni untuk menghilangkan kesenjangan antara desa dan kelurahan. Terlebih dengan dana desa, saat ini desa-desa mendapatkan jatah sekitar Rp 1 miliar.

Menurut dia, keberadaan dana desa tak lain sebagai bentuk keadilan bagi kelurahan yang setingkat desa. Terlebih, kata dia, pemerintah sanggup mengalokasikan dana kelurahan itu.

Saat ini, kata dia, mekanisme dana kelurahan tengah dibahas. Termasuk mengkaji undang-undang yang tak mengatur kelurahan memegang kuasa anggaran.

"Dipelajari,dikaji, kalau ada payung hukumnya kita jalankan. Kalau enggak ada payung hukumnya ya enggak kita jalankan, kita buat dulu," jelas Pramono.