Jelang Pilkada, Korupsi Sumber Daya Alam Dinilai Rawan Terjadi

Wakil Ketua KPK, Laode Syarif (Foto: Intan Alfitry Novian/kumparan)

Sejumlah daerah akan menggelar pilkada pada tahun 2018 mendatang. Pelaksanaan pilkada dinilai rentan dengan terjadinya korupsi, utamanya pada sektor sumber daya alam.

Kordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, mencatat bahwa sejak tahun 2010 sampai 2017, ada ratusan kepala daerah menjadi tersangka korupsi terlibat dalam korupsi sumber daya alam. Menurutnya, korupsi sumber daya alam rentan terjadi mendekati tahun-tahun politik.

“Jadi catatan kami, sejak 2010-2017 ada 326 kepala daerah tersangka korupsi terlibat dalam korupsi sumber daya alam. Artinya, korupsi sumber daya alam seringkali mendekati politik elektoral berlangsung. Setiap mendekati pilkada, pileg, pilpres, peningkatan obral izin sering keluar dan ini jadi sumber pendapatan politik calon kepala daerah,” katanya Merah dalam acara diskusi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/5).

Merah berpendapat bahwa yang menjadi isu utama dalam tahun politik bukanlah soal SARA, melainkan krisis sosiologis ekonomi lingkungan. Ia berharap pemerintah meninjau ulang 171 izin tambang yang keluar mendadak.

“Limbah tambang tidak milih-milih mau masuk ke rumah siapa. Kami percaya bentang alam kita rusak akibat bentang alam politik kita,” ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, mengatakan bahwa pihaknya menemukan ada sejumlah penyimpangan yang terjadi dalam sektor SDA. Syarif menyebut bahwa pihaknya terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait korupsi pada sektor sumber daya alam.

“Misalnya hampir 40 persen izin tambang itu tidak clean and clear. Para calon kepala daerah ini biasanya mempunyai ikatan emosional yang kuat bahkan memiliki konsesi tambang sehingga perlu kami perlu diwaspadai masyarakat,” kata dia.