Jelang Pilkada Serentak, KPK Tegaskan Tak Terpengaruh Politik Praktis

Febri Diansyah di KPK (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Pilkada serentak tahun 2018 segera digelar. Dalam kontestasi politik yang sedang berlangsung di sebagian wilayah di Indonesia, diduga ada pihak-pihak yang kemudian mencoba menggunakan KPK untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terpengaruh dengan ikut masuk dalam proses politik tersebut. Ia menyatakan bahwa KPK tetap akan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Kalau ada pihak-pihak yang ingin menarik memposisikan KPK, katakan dalam kontestasi politik yang sedang berjalan, kami tentu tidak akan berpengaruh akan hal itu. Apapun caranya silakan saja, kalau penyampaian pendapat itu hak dari masyarakat, tapi untuk penanganan perkaranya, KPK tetap berada di koridor hukum saja," ujar Febri di kantornya, Jumat (22/6).

Ia juga menambahkan bahwa KPK tidak akan pernah masuk ke dalam ranah politik praktis. "KPK cukup menunjukkan bahwa KPK bekerja di koridor hukum saja dan kemudian tidak akan bisa ditarik-tarik pada kepentingan politik praktis," imbuh Febri.

Menurut Febri, KPK sering dituduh bermain politik praktis oleh pihak-pihak yang tidak terima ketika KPK menangani suatu perkara. Khususnya, perkara yang melibatkan para politisi yang duduk sebagai penyelenggara negara.

Namun kemudian tuduhan itu tidak terbukti karena KPK menjalankan tugas dan fungsinya sejauh ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku. "Dulu KPK sering dikatakan, ketika memproses politisi dari partai tertentu, maka orang-orang dari partai itu akan keberatan, 'Kenapa hanya partai kami', dan bahkan KPK dituduh, tapi kami pastikan bahwa kalau ada kasus lain, tentunya cukup kuat buktinya, siapapun kami proses," paparnya.

Febri pun kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak segan menindak seseorang yang diduga melakukan korupsi tanpa melihat latar belakang siapa orang tersebut. "Sepanjang dia penyelenggara negara dan melakukan korupsi, maka pihak terkait kami proses," ujarnya.

Ia berharap masyarakat bisa memilih calon yang benar-benar bersih dan berintegritas sebagai kepala daerah. "Peran kita semua, perlu hati-hati dan cerdas untuk melihat isu-isu yang berkembang. Benar, kita harus memilih pemimpin berintegritas dan bersih, namun untuk kebenaran dan validas informasi itu menjadi satu hal yang penting," tutur Febri.