Jika Terpilih, Prabowo Akan Evaluasi BPJS Kesehatan yang Terus Defisit

Suasana diskusi polemik bertajuk 'Menuju Debat III Menakar Visi Kesehatan' di Wahid Hasyim, Jakarta Pusat. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Anggota BPN Prabowo-Sandi Hermawan Syahputra mengatakan, bila Prabowo terpilih di Pilpres 2019, ia akan melakukan evaluasi besar-besaran premi atau iuran BPJS Kesehatan yang sesuai demi kesehatan masyarakat. Sebab BPJS Kesehatan kerap mengalami defisit anggaran.

"Prabowo akan lakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyelenggaraan BPJS akan dihitung ulang premi seberapa, karena tidak hanya untuk menyelematkan masyarakat tapi juga menyelematkan tenaga kesehatan, fasilitas. Payung besar itu," kata Hermawan dalam diskusi 'Menuju Debat III: Menakar Visi Kesehatan' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Hermawan mengatakan selama ini pemerintah terus memberikan anggaran untuk jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Namun, ia menganggap terjadi kesalahan manajemen karena anggaran tidak mampu melayani seluruh permasalahan kesehatan yang ada.

"Faktanya kalau bicara kesehatan, outcome kita dari tahun ke tahun itu tidak beranjak, masalah penyakit tetap tinggi, anggaran keluar terus, tapi kita tidak beranjak ke mana-mana. Artinya ada kesalahan berpikir, kesalahan manajemen di sini," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Hasbullah Thabrany mengatakan desifit BPJS Kesehatan terjadi karena meningkatnya penggunaan jaminan kesehatan itu. Ia menganggap, defisit wajar terjadi karena kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

"Betul, defisit betul memang defisit, kenapa? Karena memang, kalau defisit, keluar masuk uang enggak seimbang kenapa? Makin banyak yang menggunakan. Pada waktu kita prediksi awal dulu yang dirawat inap 4,1 persen tapi awal tahun kemarin naik sampai 5 persen peningkatan penggunaan, tapi di sisi lain rakyat tertolong," ujarnya.

Ilustrasi BPJS Kesehatan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Meski begitu, Hasbullah mengatakan pemerintah telah menemukan celah terjadinya defisit BPJS dan akan segera diatasi. Ia berharap masyarakat tak perlu merasa khawatir dengan defisit jaminan kesehatan karena sejumlah negara juga mengalami hal tersebut.

"Kita sudah tahu sekarang di mana lubang-lubangnya, kita bisa tutup lubang itu. Kalau defisit enggak usah khawatir, APBN kita juga sudah 20 tahun defisit terus. Tahun ini defisitnya hampir Rp 300 triliun, cuma orang tidak tahu yang namanya program publik itu biasa defisit tapi akan kembali di masa masa berikutnya. Di Korea, Turki semua juga awalnya begitu," ujarnya.

Sementara itu, Mantan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjelaskan premi jaminan kesehatan di Indonesia paling rendah dibandingkan negara lainnya. Hal itu bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat.

"Pertama sengaja premi ditetapkan rendah paling rendah di seluruh dunia. Memang dulu konsep asuransi itu masih sangat awam, oleh karena itu dikasih premi serendah mungkin tetapi manfaat sebesar mungkin," kata dia.

"Ada berapa negara yang asuransi kesehatan nasionalnya tidak sampai seperti kita, operasi jantung, gagal ginjal, cuci darah, kanker, seluruhnya diobati," ucap Nafsiah.