Jimly Khawatir Masyarakat Terbelah Lagi di Pemilu 2019

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 kembali menjadi tantangan Indonesia sebagai ujian demokrasi. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengkhawatirkan masyarakat kembali terbelah.

Jimly mengungkapkan pada Pilpres 2019 mendatang rentan terjadi pembelahan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda. Faktor terbesarnya karena kandidat diprediksi akan sama seperti Pemilu 2014.

"Dengan adanya incumbent maka besar kemungkinan cuman dua (kandidat). Jadi, nanti akan terjadi lagi political devide," ucap Jimly di Hotel Ambhara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/5).

Jimly menjelaskan prediksinya tersebut mengacu pada Pilpres 2014 yang lalu yang membagi masyarakat pada dua kelompok: Pendukung Jokowi vs pendukung Prabowo. Ditambah lagi dengan tensi politik di Pilkada DKI 2017 dengan sentimen SARA.

"Mengulangi sejarah 2014 dan ditambah dengan bumbu-bumbu etnis SARA di Pilkada DKI, nanti itu puncaknya 2019 itu. Jadi ini serius ini," jelas mantan ketua DKPP itu.

Peta Politik Pilpres 2019 (Foto: Chandra Dyah Ayuningtyas/kumparan)

Jimly menerangkan hal tersebut terjadii akibat sistem multipartai yang dianut Indonesia. Selain itu, presidential treshold 20 persen juga menjadi penyebab pembelahan tersebut terjadi, sehingga parpol sulit mengusung kandidat.

"Ini kan akibat pilihan kebijakan yang kita tempuh. Reformasi menerapkan sistem multipartai, bebas. Akibatnya ada kebutuhan untuk konsolidasi," terang dia.

"Untuk Pilpres 20 persen, dalam keadaan normal saja tidak ada incumbent 20 persen, itu susah, paling banyak tiga (calon). Tapi dengan adanya incumbent maka besar kemungkinan cuman dua, tanda-tandanya itu semakin jelas," imbuh dia.