JK: Bantuan untuk Rohingya Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah

Wapres Jusuf Kalla di New York, AS (Foto: Dok. Istimewa)

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berseloroh bantuan kemanusiaan yang dikirimkan pemerintah Indonesia untuk krisis Rakhine, Myanmar merupakan sebuah pencitraan. Pernyataan tersebut dia lontarkan saat menghadiri aksi bela Rohingya yang digelar di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (16/9) lalu.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan kepada para korban krisis kemanusiaan itu merupakan sebuah pertanggungjawaban pemerintah merespon tuntutan masyarakat agar pemerintah segera mengambil tindakan untuk menghentikan krisis kemanusiaan di sana.

"Pemerintah selalu berbuat dan selalu ingin berbuat tindakan-tindakan itu yang baik, juga diketahui rakyat supaya semacam pertanggungjawaban," kata JK di New York AS, Senin (18/9) waktu setempat.

"Jadi antara pencitraan dan informasi berbeda-beda sedikit, tapi tergantung niatnya. Niat pemerintah adalah apa yang dibayarkan pajaknya oleh orang, disumbangkan orang itu telah terlaksana," ujarnya.

Bantuan untuk Rohingya tiba di Dhaka (Foto: Dok. KBRI Dhaka)

Tak hanya untuk etnis Rohingya saja, pemerintah, kata JK, sejak dulu telah mengirimkan banyak bantuan kepada negara-negara yang dilanda konflik seperti Pakistan, Afghanistan dan mempersilakan para awak media untuk ikut dan mempublikasikan dengan tujuan baik.

"Pencitraan dalam artian positif kan boleh aja, supaya rakyat tahu, supaya rakyat kalau membayar pajak, menyumbang itu tahu. Supaya dia tahu bahwa apa yang anda sumbangkan sudah sampai," jelas JK.

Meski demikian, JK tetap menerima pernyataan Prabowo itu sebagai masukan. "Di Indonesia juga penting kritikan seperti itu supaya juga pemerintah lebih bekerja proporsional, jangan berlebihan," imbuhnya.

JK melihat publikasi bantuan juga punya sisi lain mencegah masyarakat melakukan hal-hal berlebihan yang mengancam keamanan dalam negeri. "Kalau diam, tidak publikasi, bisa jadi rakyat sendiri bertindak. Bisa kepung kedutaan Myanmar, seperti itu," pungkasnya.