kumparan
21 Mar 2019 12:15 WIB

JK: Banyak Pejabat Ditangkap Berarti Pengawasan Anggaran Tak Berhasil

Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Dok. Setwapres
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal yang diadakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam sambutannya, JK menyinggung soal tolok ukur keberhasilan pengawasan anggaran yang dilakukan oleh lembaga pengawas.
ADVERTISEMENT
JK mengatakan, ada penilaian bahwa pengawasan BPKP, KPK, dan kejaksaan berhasil apabila menyelamatkan uang triliun rupiah dari pejabat yang ingin korupsi. Namun menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan tolok ukur. Menurutnya, semakin banyak pejabat yang ditangkap karena korupsi, maka sistem pengawasan kurang berjalan dengan baik.
"Padahal penilaian (pengawasan anggaran) yang berhasil kalau (pejabat) yang ditangkap berkurang. Kalau masih banyak yang ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya. Jadi pengawasan yang berhasil adalah kalau orang ditangkap kurang, kurang orang masuk penjara, apalagi OTT," jelasnya.
Ilustrasi pejabat ditangkap KPK. Foto: Basith Subastian/kumparan
JK kemudian menyinggung soal praktik korupsi yang biasa dilakukan oleh para pejabat publik. Ia mengatakan, banyak pejabat publik yang korupsi hanya dengan bermodalkan tanda tangan saja.
"Aparat pemerintah tergantung banyak hal. Tergantung suratan tangan, kemudian ada campur tangan sedikit, baru tanda tangan. Tapi salah-salah bisa tangkap tangan. Nah itu kejadian, maka itu harus hati-hati semuanya," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Oleh karena itu, JK menganggap lembaga pengawas harus bekerja lebih keras karena banyaknya lembaga negara yang harus diawasi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
"Karena itulah maka banyak cara-cara, begitu juga teknologi makin berkembang. Para pengawas juga harus diminta, karena pengawasan sekarang ini bukan hanya pengawasan seperti biasa," tuturnya.
Ilustrasi kasus KPK Foto: Basith Subastian/kumparan
JK mendorong adanya pengembangan sistem pengawasan di berbagai lembaga. Sebab, ia mengaku heran dengan begitu banyak lembaga pengawas, namun pejabat publik yang ditangkap karena korupsi juga semakin banyak.
"Sudah mulai ada pengawasan biasa, ada pengawasan penelitian accountability forensik, itu juga lebih detail lagi. Pertanyaannya, kenapa begitu banyak pengawasan tetapi orang yang ditangkap, orang yang diperiksa makin banyak," terangnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan