JK Beri Peringatan soal Birokrasi Korup: Investasi Akan Pergi

Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) resmi membuka acara Internasional Reform Policy Symposium and Regional Workshop di Bali Nusa Dua Convention Center Bali, Kamis (14/3).

Usai menjabarkan pergantian rezim dan perubahan sistem berjalannya pemerintahan, JK menyinggung soal masih banyak pejabat negara yang terlibat korupsi. Pun, saat ini sejumlah kebijakan birokrasi diklaim berjalan dengan secara transparan.

"Kita masih banyak mengalami kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki, masih banyak aparat kita yang menjadi masalah karena masalah korupsi," kata JK

JK juga menyoroti lambannya respons sejumlah pejabat negara bila berkaitan dengan birokrasi. Apalagi, birokrasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Padahal, dengan birokrasi yang lamban dan ketidakpedulian pemda justru negara merugi. Satu diantaranya, investor kabur ke luar negeri.

Jusuf Kalla di acara Temu Alumni IKA PIMNAS di Gedung LAN. Foto: Dok. Setwapres

"Apabila daerah masih menggunakan sistem lama lambat dan berbiaya mahal maka bisnis akan meninggalkan daerah itu. Apabila suatu negara juga menjalankan birokasinya juga terlibat yang korup maka investasi akan keluar dari negara itu," kata JK.

Dalam pertemuan yang dihadiri 11 negara ASEAN dan sejumlah akademisi ini, JK berharap, seluruh insan pejabat negara, terutama di Indonesia bisa memperbaiki diri.

"Semua itu tentu haruslah di respons dengan baik. Karena sistem itu lebih terbuka, haruslah sistem itu lebih akan akuntabel dan sebagainya. Keharusan keharusan seperti itu menjadi syarat untuk negara akan maju. Oleh karena itu pertemuan ini saya harapkan bahwa masing-masing negara masing-masing kita masing-masing daerah memberikan cara-caranya yang berhasil untuk menjadi pelajaran untuk biaya lain, menjadi suatu sistem yang teruji yang kemudian mendapat dilaksanakan juga di beberapa tempat lain," ujar dia.