JK Bicara Gejolak di Golkar dan Kans Airlangga Jadi Cawapres Jokowi

Jusuf Kalla (Foto: Prima Gerhard S/kumparan)

Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, dalam satu tahun terakhir Golkar justru diterpa berbagai prahara. Mulai dari ditangkapnya sejumlah kader partai hingga kekalahan di berbagai wilayah saat Pilkada 2018.

Saat bertemu dengan kumparan di kediamannya, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, wakil presiden sekaligus mantan Ketum Golkar Jusuf Kalla sempat berbagi keresahan yang ada di internal partainya. Ia mengaku, keresahan itu mulai terasa saat Setya Novanto yang kala itu menjadi ketua umum ditangkap oleh KPK.

"Memang keresahan itu mulai sejak Novanto masuk (penjara) itu kan. Berarti secara moril, itu pasti merasa ada sesuatu beban yang berat," ucap JK membuka keresahannya, Sabtu (7/7).

Hal tersebut ditambah dengan kekalahan kader Golkar di beberapa wilayah dalam Pilkada 2018. Menurut JK, kekalahan tersebut tak hanya disebabkan oleh beban moril atas ditangkapnya Novanto, tapi juga karena banyak calon yang tidak disiapkan dengan baik.

"Kemudian lagi, ya, calon-calon itu mungkin tidak dipersiapkan dengan baik. Banyak memang yang didukung, tapi bukan kader. Jadi itu perbedaannya. Mendukung tapi bukan kader, akhirnya kemudian kalau jadi dia akan mementingkan partainya sendiri walaupun didukung Golkar," lanjutnya.

Setya Novanto di Pembukaan Rapimnas Golkar (Foto: Agung Rajasa/Antara)

Ia juga mengaku, gejolak di internal Golkar juga disebabkan oleh pengurus lama yang terlalu sentralistik dan terkadang terkesan tidak adil dalam mengambil keputusan. Misalnya dengan tiba-tiba memecat ketua DPD dan menggantinya dengan Plt yang sama sekali tidak memiliki pengaruh di daerahnya.

"Contohnya di Sulbar, tadinya Anwar Adnan Saleh, tiba-tiba diganti. Padahal dia punya pengaruh untuk di daerahnya. Karena itu, semuanya masuk ke NasDem. Contohnya banyak, berpindah-pindah," tutur JK.

Jika ditanya soal apa yang salah, JK menganggap fenomena-fenomena tersebut hanya bagian dari dinamika politik. Meski, faktor masyarakat yang sudah semakin cerdas dan mudah mendapatkan informasi menjadi salah salah satu penyebab dinamika tersebut.

"Sehingga piihan-pilihan itu kan sudah tidak bisa lagi, ketokohan itu bukan hanya sekadar gambar. Tapi juga dilihat dari track record-nya apa. Nah seperti saya katakan tadi sebelumnya, apalagi setelah ketumnya kena masalah hukum, itu kan pasti morilnya jatuh," kata dia.

"Kemudian ditambah tindakan-tindakan yang tidak terorganisir dalam hal mengelola partai yang hanya untuk kepentingan-kepentingan sekelompok. Itu menyebabkan seperti itu," imbuhnya.

Ilustrasi Partai Golkar. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Untuk itu, sebagai politisi senior di Golkar, JK menyarankan agar partainya bisa berkonsolidasi dengan baik dan memilih tokoh-tokoh yang bersih. Ia juga menekankan, para kader Golkar untuk tidak melakukan hal yang merugikan negara seperti korupsi karena hanya akan menurunkan elektabilitas partai saja.

"Ini tergantung usaha dari pengurus, khususnya Ketua Umum Pak Airlangga, kalau setelah pilkada partai kan dilihat dari dua, dari perannya di DPR dan perannya di pemerintah. Jika perannya di pemerintah baik, di DPR baik, maka partai itu akan naik," saran JK.

Namun, jika peran di DPR tidak terlalu banyak dan malah cenderung menimbulkan banyak skandal, maka persoalan tersebut bisa membesar dan berdampak pada elektablilitas Golkar secara keseluruhan.

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Meski terganjal banyak skandal dalam satu tahun belakang, namun hal tersebut tidak menghalangi nama Ketum Golkar Airlangga Hartarto masuk dalam bursa cawapres Jokowi. Meski, menurut JK, jalan untuk menuju ke sana masih sangat panjang karena saat ini nama Airlangga baru masuk sebagai bakal calon saja.

"Ini kan baru tahap awal, baru calon untuk dipilih jadi cawapres. Itu pun cawapres. Jadi baru tahap awal, bakal calon gitu kan. Karena banyak saingan-saingannya, kita lihat nanti perkembangannya," ucap JK.

Sebab, menurut JK, meski pihaknya gencar menyorongkan nama Airlangga, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi. JK menegaskan, masalah Airlangga akan dipilih atau tidak, semua tergantung hasil perhitungan Jokowi.

"Kita lihat nanti, perkembangannya itu kan nanti tergantung pada Jokowi dan perhitungan Pak Jokowi bahwa tim itu bisa menambah banyak elektabilitas," pungkasnya.