JK Bicara Kampanye yang Efektif: Debat, Medsos, hingga Door to Door

JK dan Megawati di pembukaan Rakernas TKN Jokowi Maruf di Surabaya, Sabtu (27/10/2018). (Foto: Dok. Istimewa)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin bicara soal dinamika pemilu saat ini, Menurutnya, kampanye Pilpres 2019 jauh berbeda dari kampanye pada pilpres sebelumnya.

JK menjelaskan kampanye zaman dulu identik dengan cara mengerahkan massa. Sementara saat ini, menurut JK, kampanye yang lebih efektif dapat melalui debat adu argumen, media sosial (medsos), hingga door to door.

"Kalau zaman dulu setiap pemilu itu yang paling penting pengerahan massa. Sekarang yang paling penting adalah debat, medsos, juga door to door jadi lebih banyak," jelasnya di pembukaan Rakernas TKN Jokowi - Ma'ruf di Hotel Empire, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10).

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

JK juga menanggap rapat atau kampanye akbar sudah tak terlalu efektif. Selain itu, menurut JK, berkampanye dengan memberikan pemahaman visi-misi paslon capres - cawapres ke masyarakat jauh lebih bermanfaat daripada harus berkampanye dengan menyebarkan stiker dan kaus.

"Kalau dulu kita selalu siap dengan rapat akbar sekarang hampir tidak ada. Terus kalau dulu selama kuat-kuatan saja, selama kita cetak kaus banyak, stiker tapi sekarang lebih dibutuhkan banyak dialog lebih banyak pengetahuan," jelas politikus senior Golkar itu.

"Karena itu harus banyak bahan yang harus diketahui dan tentu visi-misi yang harus diketahui betul," imbuhnya.

Deklarasi kampanye damai oleh kedua paslon di Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

JK mendorong semua pihak untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman pada Pilpres 2019. Terlebih semua aturan dalam pemilu telah diatur oleh KPU. Sehingga penyelenggaraan pemilu menjadi lebih sulit.

"Zaman dulu zaman 5 tahun saja semua calon dapat membuat baliho sebanyak-banyaknya sehingga pohon-pohon dipaku di mana-mana diberikan gambar-gambar sekarang tidak kelihatan lagi karena diatur oleh KPU. Semua berubah," kata JK.

"Artinya ialah bisa lebih sulit walaupun tentunya juga prosesnya dibantu oleh pemerintah ini proses-proses yang berbeda," pungkasnya.