JK: Di Zaman Orba Korupsi Banyak di Pusat, Sekarang Menjalar ke Daerah

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung permasalahan korupsi di era reformasi. Beda halnya dengan Orde Baru, saat ini korupsi cenderung banyak terjadi di daerah, hal tersebut lantaran adanya desentralisasi atau otonomi daerah.

Sementara di era Orde Baru, korupsi banyak terjadi di pemerintah pusat.

"Kenapa korupsi dewasa ini begitu luasnya, ini terjadi setelah reformasi? Setelah reformasi ada tiga hal, ialah desentralisasi dan juga pelaksanaan keseimbangan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Karena (sekarang) desentralisasi, (dulu) kalau zaman Orba semua diputuskan di pusat," kata JK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Otonomi Daerah berarti pemerintah daerah diberi keputusan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai Undang-Undang. Keputusan memberi perizinan, pembangunan proyek pun saat ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah.

Wapres Jusuf Kalla (tengah) di Hotel Sultan, Jakarta. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

"(Di era Orba) korupsi itu banyak dari pusat. Tapi sekarang yang memutuskan proyek itu daerah, karena itu korupsi juga menjalar ke daerah," timpal JK.

JK mencontohkan, saat ini perizinan seperti melakukan kegiatan tambang diputuskan oleh daerah. JK mengatakan para kepala daerahlah yang mengeluarkan izin, dan praktik korupsi berpotensi terjadi saat proses pemberian izin.

Untuk mencegah korupsi, JK berharap pemerintah daerah memiliki integritas dalam menjalankan birokrasinya.

"Dulu izin tambang semuanya di pusat, sekarang izin tambang ke gubernur, dulu malah sebelumnya bupati. Maka itu banyak bupati yang kena. Jadi karena itu, maka memang perlu ada wilayah-wilayah atau semua wilayah ada integritas, sehingga didahului bebas korupsi, per wilayah bebas korupsi," ujar JK.