JK Dorong Modernisasi Angkatan Bersenjata Negara Peacekeeper PBB

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbicara di Konferensi Prajurit Perdamaian PBB. Foto: Dok. Setwapres

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Konferensi Internasional bertajuk Mempersiapkan Pasukan Bersenjata Modern untuk Operasi Perdamaian abad ke-21. JK mengatakan misi perdamaian yang dilakukan PBB perlu diikuti dengan modernisasi angkatan bersenjata negara-negara kontributornya.

"Modernisasi tersebut tidak hanya terbatas pada teknologi serta doktrin modern, namun juga berbagai kapabilitas dan soft skills yang dibutuhkan peacekeeper dalam memahami mandat dan lingkungan kerjanya," kata JK dalam pidatonya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (25/6).

Selain modernisasi angkatan bersenjata negara-negara penjaga perdamaian, JK mengatakan para pasukan tersebut harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan warga yang berada di wilayah konflik.

Mereka juga harus paham soal hukum internasional yang berlaku saat bertugas menjaga perdamaian.

"Dengan kata lain, misi perdamaian PBB membutuhkan upaya setiap negara kontributornya dalam membangun angkatan bersenjata yang kapabel dan tepat guna," jelas JK.

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Konferensi Prajurit Perdamaian PBB. Foto: Dok. Setwapres

Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hingga para perwakilan angkatan bersenjata dari negara-negara sahabat. Di hadapan hadirin, JK bercerita tentang kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian di negara-negara berkonflik.

"Saat ini, lebih dari 2.800 personel militer dan polisi Indonesia, termasuk 100 perempuan, tengah bertugas di misi-misi penjaga perdamaian PBB. Beberapa kontribusi terkini Indonesia antara lain adalah Satuan Gerak Cepat berkekuatan 850 orang ke Republik Demokratik Kongo; Formed Police Unit berkekuatan 140 orang di Republik Afrika Tengah; dan 81 Perwira Polisi Individu ke berbagai misi PBB," jelasnya.

Ia juga bercerita terkait Indonesia yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menginisiasi sidang terbuka dengan sejumlah anggota lain membahas proses menjaga perdamaian PBB.

"Pertemuan juga berhasil keluar dengan Pernyataan Presiden DK mengenai pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam meningkatkan keselamatan dan kinerja peacekeeper. Pernyataan tersebut adalah pertama kalinya DK PBB mengakui relevansi Action for Peacekeeping (A4P) yang diluncurkan Sekjen PBB untuk memperkuat misi pemeliharaan perdamaian PBB," ujarnya.