kumparan
20 Des 2017 21:14 WIB

JK: Golkar Cetak Rekor Dunia, dalam 3,5 Tahun Punya 5 Ketum

Munaslub Partai Golkar (Foto: Fanny Kusumawardani/kumparan)
Wakil Presiden Jusuf Kalla malam ini menutup acara munaslub Golkar yang telah berlangsung selama 3 hari dengan agenda utama pengesahan Airlangga Hartarto selaku ketua umum. Dalam pidatonya, JK menyinggung soal seringnya pergantian ketua umum di Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
Sambil bercanda, JK menyebut Golkar bisa mencetak rekor nasional atau rekor dunia karena saking seringnya gonta ganti ketum.
"Saya kira ini rekor nasional, mungkin rekor dunia. Partai Golkar dalam 3,5 tahun punya 5 ketum. Ada saudara Ical, Agung, bersamaan, Novanto, Idrus dan sebentar lagi Airlangga. Dalam waktu 3,5 tahun," ujar JK yang disambut tawa peserta munaslub di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).
Namun, Wapres mengingatkan Golkar agar tidak terlalu sering berkonflik. Sebab, kegoncangan yang terjadi di Golkar bisa menimbulkan gejolak politik nasional. JK menekankan pembenahan Golkar adalah suatu hal yang mutlak.
"Harapan kita tentu merupakan suatu hal yang menyejukkan sehingga Partai Golkar punya efek politik bagi bangsa," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Selain itu, mantan Ketum Golkar ini, juga menyinggung soal pentingnya prinsip demokrasi dalam menjalankan kehidupan berpartai. Sebab, jika partai tak memberikan contoh bagaimana berdemokrasi, maka mustahil kader-kader akan menerapkan prinsip demokrasi.
JK menduga seringnya pergantinya ketum di tubuh Golkar juga disebabkan karena tidak adanya prinsip demokrasi dalam berpartai.
"Itu yang sebabkan 5 ketum dalam waktu singkat, karena ada konflik, karena kita kurang pahami demokrasi partai," ujar Wapres.
Wapres mengingatkan seluruh kader yang menjadi peserta munaslub untuk terus menjaga prinsip berdemokrasi dalam berpartai. Hal ini harus dilakukan agar jangan sampai ada 6 ketum Golkar dalam waktu 5 tahun.
"Demokrasi partai harus dijaga. Agar tak ada ketua keenam dalam 5 tahun. Karena tiap konflik, perbedaan paham, lalu diadakan munaslub, menyebabkan ongkos politik yang mahal," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan