JK: Jangan Parpol Kursi di DPR Sedikit, Dapat Jatah Menteri Banyak

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap menyampaikan keterangan terkait kerusuhan pascapengumunan hasil pemilu 2019. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi pengarahan kepada para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX Lemhannas 2019.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta PPRA bertanya kepada JK soal penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi periode kedua. JK mengatakan penentuan jumlah kursi di kabinet harus disesuaikan dengan proporsi perolehan kursi partai pendukung di DPR.

Ia menyebut, jangan sampai parpol dengan perolehan kursi yang sedikit di DPR mendapat jatah kursi banyak di kabinet.

"Pertama, harus dibikin polanya. Katakanlah kalau Anda berbicara untuk kekuasaan, berapa (menteri) dari partai politik dan berapa (menteri) non partai, artinya profesional kan disusun dulu, ditentukan dulu," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

"Kemudian partai dapat berapa, sesuai dengan jumlah kursi di DPR supaya adil. Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi (menteri) dibanding yang banyak kursinya (di DPR) itu, nanti kacau yang di dalam itu," timpalnya.

Setelah aspek tersebut dipenuhi, barulah pertimbangan lain dipikirkan. Para menteri yang nanti akan dipilih mengisi kabinet juga harus berasal dari daerah yang berbeda beda. Hal itu perlu agar semua wilayah harmonis.

Joko Widodo (tengah) menggelar konferensi pers di Plataran Menteng, Kamis, (18/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Baru mencari mengharmoniskan bangsa ini. Harus ada dari Aceh, harus ada (menteri) dari Sumatera Utara, harus ada menteri dari Sumatera Barat, harus dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Sulawesi. Kalau tidak bangsa ini tidak harmonis," kata JK.

Mantan Ketum Golkar itu tak menampik bahwa menyusun kabinet memang bukan pekerjaan yang mudah. Sebab presiden terpilih saat ini, yakni Jokowi harus memikirkan banyak pertimbangan.

Jika semua pertimbangan terpenuhi, diharap ada harmonisasi dalam pemerintahan yang berjalan nanti.

"Tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu. Karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antar agama, diharmoniskan antara gender juga. Banyak sekali pertimbangannya, sehingga terjadi suatu harmoni kekuasaan," kata JK.

"Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat," timpalnya.