JK: Masih Banyak Anak di Pulau Tidak Mendapat Pendidikan Formal

Tiga orang anak mengangkut air dari embung di Desa Raekore, Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Kongres Asosiasi Pendidikan Masyarakat Indonesia (APENMASI) di Istana Wakil Presiden. Di hadapan para peserta kongres, JK mengatakan saat ini setidaknya ada 25 juta orang di Indonesia yang statusnya dianggap berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk itulah JK mengatakan saat ini perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk bisa bekerja dan taraf hidupnya meningkat.

"Karena itulah maka pendidikan masyarakat sangat penting, karena kita masih ada tingkat kemiskinan, masih ada 25 juta orang yang dianggap masuk dalam kategori kemiskinan, masih ada 6 persen pengangguran. Semua itu membutuhkan suatu skill, karena itu vokasi, pendidikan kemasyarakatan, keahlian dan pendidikan nonformal lainnya (dibutuhkan)," kata JK dalam sambutannya, Rabu (6/3).

Di hadapan anggota APENMASI yang merupakan praktisi pendidikan termasuk sejumlah rektor, JK mengatakan saat ini tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan formal. Salah satu cara masyarakat mendapatkan pendidikan yakni melalui pendidikan nonformal.

Ia menyebut alasan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, tak mampu mendapatkan pendidikan formal di daerah lantaran sulitnya akses menuju sekolah dari rumahnya. Namun pemerintah memberikan program pendidikan lain kepada masyarakat.

Wapres JK berakhir pekan dengan cucu. Foto: Dok. Setwapres

"Dalam kenyataannya (tidak) semua anak sanggup pergi ke sekolah. Mungkin karena tempat tinggalnya, mungkin karena letaknya di mana geografisnya macam mana, ataupun karena hal lain sehingga menjadikan anak-anak itu tidak bersekolah. Banyak program-program yang telah dijalankan, paket A B C sebagai satu cara untuk kita mencerdaskan bangsa di mana pun dia berada," tutur JK.

Jusuf Kalla menyebut, sejak dulu pemerintah Indonesia sudah berupaya memberikan pendidikan kepada masyarakat. Salah satu program pemerintah yang cukup dikenal yakni program Pemberantasan Buta Huruf (PBH) yang populer pada tahun 1950-an.

"Tahun 50-an (ada) banyak program PBH Pemberantasan Buta Huruf. Ini semua contohnya, kemudian juga banyak pendidikan, pelatihan tentang koperasi, tentang pertanian dan sebagainya yang menjadi modal nanti masyarakat itu bekerja dan cerdas untuk bangsa," jelasnya.

Jusuf Kalla meminta kepada para anggota APENMASI untuk pergi ke daerah-daerah terpencil dan memberi pendidikan kepada masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan formal.

"Dibutuhkan kerelaan, semangat, spirit untuk lebih mendalami masalah. Di samping itu juga lebih banyak masuk ke daerah-daerah yang tentu akses pendidikan sulit dicapai pendidikan formal. Tentu untuk memberikan pendidikan masyarakat nonformal, dan juga pendidikan lainnya, keahlian atau bagaimana cara kelola kekayaan alam kita dengan cara yang baik," pungkasnya.