JK: Negara Barat Ciptakan Konflik di Negara-negara Islam

Jusuf Kalla di Gedung MUI (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri Rapat Pleno ke-28 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Gedung MUI. Di acara itu, JK menyinggung keadaan negara-negara Islam di timur tengah yang kini dilanda konflik.

Menurutnya, ada skenario memecah belah umat Islam yang sengaja dibuat oleh sejumlah pihak demi majunya negara-negara barat. Mayoritas yang berkonflik kata JK, lebih banyak negara-negara republik.

"Ini kondisi yang luar biasa, semua perang konflik datangnya dari luar. Ada suatu pengkondisian bahwa (kalau) ingin negara barat maju, maka negara Islam itu harus berkonflik satu sama lain. Itu yang terjadi dan ini ditulis oleh (beberapa) buku," kata JK di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5).

"Untuk AS dan negara barat maju, maka negara Islam itu berkonflik satu sama lain. Inilah maka yang terjadi dan hampir semua yang berkonflik itu (negara) republik, kerajaan tidak. Suriah, Irak Yaman, Nigeria, Afghanistan, Pakistan. Dari kondisi itu timbullah tentu islamophobia," imbuhnya memperjelas.

Permasalahan di negara-negara tersebut akhirnya menyebar ke berbagai belahan dunia lain, termasuk jadi ancaman bagi Indonesia. Konflik tersebut mengakibatkan paham-paham kelompok radikal masuk dan berkembang biak.

"ISIS datang dari Suriah dan Irak. Yang pulang ke sini yang bikin bom di Surabaya yang bikin bom di Thamrin itu dipengaruhi dari luar, perintahnya dari Suriah, dari Afghanistan," ucapnya.

Senada dengan JK, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin juga meyakini ada semacam skenario yang dibuat negara-negara barat untuk memecah Islam. Bahkan, ada ketakutan negara barat terhadap Islam apabila bangkit dan berjaya.

Padahal, negara-negara Islam memiliki sumber daya manusia yang potensial mencapai 1,7 miliar orang, sumber daya alam melimpah, nilai-nilai, hingga pengalaman kesejarahan.

"Itu memang skenario semacam itu diyakini luas tak hanya kalangan Islam, tapi juga disebut dalam literatur barat sendiri seperti proxy war di timur tengah," tutup mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.