JK Persilakan DPR Bentuk Pansus Usut Kasus Tercecernya e-KTP

11 Desember 2018 19:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Presdien Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12). (Foto: Nadia Riso/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Presdien Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12). (Foto: Nadia Riso/kumparan)
ADVERTISEMENT
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Mendagri Tjahjo Kumolo membentuk tim khusus untuk menyelidiki penemuan e-KTP yang tercecer di Pondok Kopi. Bahkan, Bamsoet menyebut Komisi II DPR telah berinisiatif untuk membentuk pansus terkait hal ini.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mempersilakan jika DPR ingin membentuk pansus untuk mengusut kasus ini.
"Kalau DPR memang ingin tahu secara pasti tentu DPR mengadakan penelitian, mengadakan pansus e-KTP, silakan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
Sementara itu terkait tudingan kasus tercecernya e-KTP tersebut bermuatan politis, JK enggan menanggapi lebih lanjut. JK menyerahkan pengusutan kepada kepolisian untuk meneliti dan menyelidiki kasus ini lebih lanjut.
"Saya kira tentu harus diteliti dulu baik oleh polisi, Mendagri sendiri, kalau DPR mau ikut serta akan menyelidiki kan memanggil orang, itu silakan," ujarnya.
Polisi mengamankan e-KTP yang tercecer di Duren Sawit. (Foto: Dok. Istimewa)
zoom-in-whitePerbesar
Polisi mengamankan e-KTP yang tercecer di Duren Sawit. (Foto: Dok. Istimewa)
Sebab, jika tidak segera diusut tuntas, JK khawatir kejadian yang sama bisa terulang lagi. Apalagi dalam penyelidikan sementara, KTP yang ditemukan adalah KTP asli dan masih berlaku. JK tidak ingin KTP itu nantinya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan lain.
ADVERTISEMENT
"Karena itu juga bisa berbahaya karena dengan KTP apakah itu KTP asli, atau KTP asli tapi tidak sah, itu juga bisa membahayakan demokrasi dan ekonomi. Bisa dipakai untuk rekening bank, bisa dipakai untuk nipu-nipu orang. Jadi KTP itu harus hati-hati," ujarnya.
Meski kejadian ini terus berulang, namun JK menegaskan proyek e-KTP tidak dapat dihentikan. Sebab setiap tahun ada sekitar 3 juta masyarakat yang berusia 17 tahun yang mencetak KTP.
"Proyek e-KTP itu proyek yang tidak bisa berhenti. Harus jalan terus menerus karena tiap tahun ada kurang lebih 3 juta orang yang berumur 17 tahun. Jadi setidak-tidaknya ada 3 juta orang yang harus diberikan KTP baru," pungkasnya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)
Sebelumnya Bambang Soesatyo meminta Tjahjo serius mendalami kasus penemuan sekarung e-KTP di Pondok Kopi, Jakarta Timur, Sabtu (8/12) lalu. Jika perlu, Bamsoet --panggilan akrab Bambang--, meminta Tjahjo membentuk tim khusus untuk menyelesaikan masalah itu.
ADVERTISEMENT
"Justru kita mengimbau Mendagri untuk lebih serius mendalami kasus ini. Kalau perlu, dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus," kata Bamsoet di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/12).
Adapun Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh menyebut temuan ribuan e-KTP di Pondok Kopi bukan tercecer, melainkan sengaja dibuang. Namun, ia belum bisa mengungkap sosok yang diduga membuang e-KTP tersebut kepada publik karena masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya.
“Saya ingin luruskan bahwa e-KTP yang di Duren Sawit bukan KTP elektronik yang tercecer, tapi e-KTP yang sengaja dibuang. Kalau tercecer itu kan tidak sengaja jatuh di pinggir jalan, tapi itu di tempat terbuka, sehingga indikasinya kuat memang sengaja diletakkan di situ,” kata Zudan usai menjadi pembicara diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).
ADVERTISEMENT