JK Pimpin Rapat Percepatan Penanggulangan Bencana NTB dan Sulteng

Wakil Presdien Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12). (Foto: Nadia Riso/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menggelar rapat penanggulangan bencana NTB dan Sulawesi Tengah bersama beberapa menteri terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam itu, pemerintah mengevaluasi sekaligus menyusun program percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di dua wilayah itu.

"Kita memutuskan untuk mempercepat (proses rehabilitasi dan rekonstruksi) di Lombok, mempercepat pembuatan komponen-komponennya, dan di Palu segera menetapkan di wilayah mana kita relokasi dan pembangunan rumah rakyat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Untuk di Palu, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah wilayah yang ideal untuk relokasi. JK mengungkapkan baik gubernur, bupati, dan wali kota setempat telah menyepakati daerah-daerah mana saja yang bisa dihuni sebagai lokasi relokasi. Pembangunan juga akan segera dilakukan oleh Kementerian PUPR.

"Jadi kebetulan di daerah-daerah baru yang nanti wilayahnya akan diputuskan oleh gubernur, wali kota, dan bupati di sana. Itu akan segera direncanakan, kemudian dibangun oleh Menteri PUPR," tuturnya.

Hunian sementara (Huntara) di Palu juga direncanakan selesai pada bulan ini. Di Palu, sebanyak 120 unit huntara selesai dibangun pada 17 Desember mendatang.

"Kalau di Lombok, tidak pakai huntara. Langsung rakyat membangun," ujarnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla usai rapat penanggulangan bencana di Lombok dan Palu. (Foto: Nadia Riso/kumparan)

JK juga menjelaskan sudah tidak banyak lagi warga yang mengungsi di Lombok. Hanya saja, masih ada beberapa warga yang tidur di tenda-tenda karena rumahnya masih dalam proses perbaikan.

"Terkecuali yang rusak berat itu sudah dikasih dananya, sudah dikasih 50 persen. Itu akan diberikan lagi kepada yang lainnya minggu depan. Semua akan diselesaikan, dananya sudah dikeluarkan Menteri Keuangan," ungkapnya.

Terkait target proses rehabilitasi dan rekonstruksi, JK mengakui ada yang mundur dari jadwal yang telah ditentukan. Meski demikian, ada juga pengerjaannya yang telah sesuai waktu yang ditentukan.

"Sebenarnya memang ada yang mundur, ada yang on schedule. Ini kan khususnya di Sulteng perlu ada diputuskan daerah merah dan daerah kuning," pungkasnya.

Dalam rapat tertutup itu, turut dihadiri Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.