JK Sebut Badan Khusus untuk Rehabilitasi Sulteng Belum Diperlukan

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla saat ditemui awak media, Jakarta, Selasa (04/09/2018). (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Pemerintah terus berupaya menangani bencana gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah. Saat ini proses rekonstruksi dan rehabilitasi tengah digalakkan di lokasi-lokasi terdampak bencana.

Namun, untuk merealisasikan hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk satgas khusus di bawah komando pejabat setingkat dirjen beserta gubernur.

Dengan demikian, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) yang pernah dibentuk untuk menangani tsunami Aceh 2004 silam tidak terlalu diperlukan.

"(Sekarang bentuknya) seperti satgas. Kalau BRR itu badan (dipimpin) jabatan setingkat menteri. Jadi ini hanya setingkat dirjen supaya mendampingi gubernur. (Nanti) gubernur yang bertanggungjawab," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (23/10).

Tim SAR melakukan pencarian korban dengan menggunakan alat berat di lokasi terdampak pergerakan atau pencairan tanah (likuifaksi) di Petobo Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (10/10). (Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang)

Sebelumnya BNPB mencatat, kerugian akibat gempa dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah mencapai lebih dari Rp 13,82 triliun. Berdasarkan data sementara yang dikeluarkan BNPB, angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

JK mengatakan, saat ini pemerintah sudah menganggarkan pendanaan penanganan bencana Sulteng hingga tahun 2020 mendatang.

"Dana yang besar itu tahun depan dan tahun 2020, kalau di Palu dua tahun. Itu bisa, tapi memang kerugiannya ya katakanlah (angka Rp 13 triliun dari BNPB)," jelasnya.

Seorang wanita memegang boneka kelinci yang ditemukan di rumahnya yang hancur akibat gempa bumi. Dia mangaku telah kehilangan ketiga anaknya dalam kejadian tersebut. (Foto: REUTERS / Jorge Silva)

Usulan pembentukan BRR ini sebelumnya muncul dari Anggota DPD RI 2004-2009 dapil Sulteng, M Ichsan Loulembah. Ia mendorong agar pemerintah dapat membentuk suatu lembaga seperti BRR, yang sebelumnya pernah menangani dampak tsunami Aceh pada 2004 silam. Saat itu, BRR dibentuk oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Untuk itu sangat perlu membentuk kelembagaan semisal BRR Aceh dulu. Karena pemda kabupaten/kota dan provinsi tidak mampu melakukannya. Bahkan, pemerintah pusat harus membuka diri pada kerja sama internasional karena keterbatasan anggaran, personel, pengalaman, peralatan dan organisasi," jelas Ichsan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/10).

Menurut Ichsan, lembaga ini dapat dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla dengan menunjuk seorang ketua harian. Sosok JK dianggap memiliki pengalaman yang baik dalam hal koordinasi. "Saat menyelamatkan Asian Games, Wapres (Jusuf Kalla) dan tim bentukannya gilang-gemilang," tutup dia.