JK Sebut RI Kehilangan Ribuan Triliun karena Subsidi 10 Tahun Terakhir

Jusuf Kalla di Museum Tragedi WTC 9/11 (Foto: Dok. Setwapres)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut ada kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang keliru, selama 20 tahun terakhir ini. Tak main-main, hal itu menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, sebab negara kehilangan uang ribuan triliun rupiah.

"Hal yang salah, kita menjamin sistem perbankan nasional 1998, sehingga kita kehilangan hampir Rp 600 triliun," ucap JK saat menghadiri penutupan Silatnas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Puspitek, Tangerang Selatan, Kamis (9/12).

"Kalau dinilai dari sekarang dengan bunganya, mungkin sudah Rp 3 ribu triliun. Kita kehilangan banyak, karena subsidi yang berlebihan dalam 10 tahun terakhir," imbuhnya.

JK melanjutkan, saat ini pemerintah sudah mengurangi jumlah subsidi agar tak semakin banyak lagi uang yang 'hilang'. Padahal jika uang tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan, kata JK, infrastruktur di Indonesia niscaya bisa lebih baik dan modern.

"Sekarang kita sudah kurangi. Subsidi BBM saja sudah hampir Rp 400 trliun, kalau ditotal saja 10 tahun hampir Rp 2.500 triliun. Kita kehilangan dengan percuma kurang lebih Rp 6 ribu triliun. Kalau itu dibangun membuat infrastuktur, kita akan lebih baik dari negara lain.

Wapres Jusuf Kalla di acara Silatnas ICMU (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)

JK menyebut Venezuela dan Mesir sebagai contoh lain negara yang kaya namun kondisi perekonomian internalnya tak berkembang, karena terlalu banyak dialokasikan untuk dana subsidi.

"Itu terjadi di Venezuela, di sana begitu kaya ,tapi karena diberi subsidi kiri kanan habislah semua. Itu (juga) terjadi di Mesir, begitu banyak subsidi pada rakyatnya, Mesir tidak bisa bergerak ekonominya," jelas JK.

Oleh karena itu dalam sambutannya JK mengimbau para cendekiawan dari berbagai kalangan yang tergabung di ICMI, untuk ikut serta berperan nyata menggerakan kembali roda perekonomian Indonesia yang stagnan karena faktor subsidi berlebihan itu.

"Artinya adalah sebagai cendikiawan, harus memahami itu, agar tidak terjadi yang demikian. Karena ICMI adalah organisasi keumatan, tentu kita juga menakar yang harus kita lakukan. ICMI bisa bekerja dengan lembaga pemerintahan," kata JK.

"Tahun ini pemerintah akan ada banyak program. Dalam UKM saja, Rp 200 triliun diberikan kepada masyarakat, tapi pergerakan ekonomi lambat. Bagaimana mendorong orang ICMI terjun didunia usaha lebih banyak, dibanding bidang lainnya," tutup JK.