JK Sesalkan Ketidakhadiran Pemda Sulteng saat Bencana Terjadi

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung tidak hadirnya pemerintah daerah Sulteng saat penanganan bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. JK menilai pendidikan manajemen krisis di lingkungan pemda Sulteng saat bencana terjadi sungguh minim.

Padahal di masa kritis itulah, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah.

"Maksud saya adalah kita sekalian juga memberikan pembelajaran tentang manajemen krisis. Apa yang terjadi, apa yang harus dibuat dalam keadaan krisis. Karena seperti saya katakan tadi, justru dalam krisis itu rakyat butuh kepemimpinan, butuh pemerintah," kata JK saat memberikan pengarahan di Pelatihan Kepemimpinan Nasional di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (8/10).

JK memaklumi pejabat daerah yang mengalami bencana tersebut pasti trauma. Namun, JK menyebut masyarakat akan semakin trauma jika pemerintah tidak hadir untuk memimpin dan membantu penanganan bencana.

"Jangan membagi makanan saja tentara, membagi beras tentara, kemudian baru relawan muncul ada PMI, ada segala macam dari luar," ujarnya.

"Jadi memang ada trauma juga kita tahu itu, tapi apa pun traumanya, makin trauma kalau tidak ada pemimpin," tegas JK.

Dalam hal inilah, JK menekannya pentingnya pemahaman makna pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Sebab dalam keadaan seperti inilah, masyarakat butuh pemerintah untuk membantu dan melayani mereka dalam situasi kritis.

"Kalau bahasa Inggrisnya aparatur pemerintahan ini public service, pelayan masyarakat. Jadi saat masyarakat ingin dilayani, kita harus berada di dalam masyarakat itu. Jadi memang bukan aparat gubernur dan wali kotanya, anak buahnya tidak ada, tidak muncul karena keadaan kritis," jelasnya.