JK soal HAM Masa Lalu: Pemerintah Sebelumnya Juga Tak Tanggung Jawab

Wakil Presdien Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12). (Foto: Nadia Riso/kumparan)

Pemerintah dinilai tidak serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masyarakat tidak bisa terus-terusan menyalahkan pemerintahan Jokowi-JK. Sebab masalah ini sudah berlarut-larut, sejak 4 pemerintahan yang lalu.

"Pelanggaran HAM yang dikatakan berat pada masa lalu itu berarti sudah melalui 4 pemerintahan. Jadi bukan hanya sekarang, karena itu kejadiannya sebelum reformasi semuanya, waktu masih kita zaman otoriter," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

"Jadi bukan hanya pemerintah sekarang. (Pemerintah) sebelumnya juga berarti sama-sama tidak bertanggung jawab," tuturnya.

Sejumlah kelompok masyarakat yang berdemonstrasi di depan kantor Komnas HAM. (Foto: Nadia Riso/kumparan)

JK mengatakan, memang tidak mudah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi kasus tersebut sudah terjadi puluhan tahun yang lalu.

Ia pun mencontohkan Tragedi Semanggi I dan Tragedi Semanggi II yang hingga saat ini masih dituntut pengusutannya. JK berpendapat, untuk rekonsiliasi saja, tidak mudah dilakukan.

"Pemerintah tetap menugaskan kejaksaan dan kepolisian. Tapi seperti banyak peristiwa yang lain, sepertinya contohnya penembakan Kennedy sampai sekarang belum sampai pada keputusan siapa yang menembak," jelasnya.

Kasus penembakan John F. Kennedy, kata JK, hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Sehingga kasus pelanggaran HAM yang melibatkan banyak orang tentu tidak mudah untuk diselesaikan.

"Padahal apa kurangnya kemampuan teknologi daripada Amerika atau FBI atau siapa saja. Tapi tidak bisa. Apalagi peristiwa yang melibatkan banyak orang. Tentu tidak diketahui. Tapi kita tetap berusaha seperti itu, bukannya menghentikannya, tapi tidak mudah," tuturnya.

Sejumlah kelompok masyarakat yang berdemonstrasi di depan kantor Komnas HAM. (Foto: Nadia Riso/kumparan)

Terkait usulan dari Komnas HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu lewat cara rekonsiliasi, JK sekali lagi menegaskan bahwa hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab sulit untuk mempertemukan kedua belah pihak untuk berekonsiliasi.

"Tapi kita harus mengetahui juga bahwa itu tidak mudah. Rekonsiliasi, katakanlah peristiwa Semanggi, antara siapa dengan siapa harus rekonsiliasi. Kalau peristiwa G30S antara siapa dan siapa? Jadi tidak mudah," pungkasnya.