JK soal Konflik di Papua: Semua Sudah Dikasih, Kecuali Kemerdekaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Foto: Kevin Kurnianto/kumparan)

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis konflik di Papua akan segera diselesaikan, khususnya setelah penembakan di Nduga. JK mengatakan, pemerintah telah memberikan segalanya untuk Papua.

"Sekarang sebenarnya opsi dialog itu. Pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah, terkecuali kemerdekaan. Dana sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Proses evakuasi korban penembakan oleh KKB Papua. (Foto: Foto: Dok. Polda Papua)

Menurut JK, banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap Papua. Salah satunya aturan bahwa pemerintah daerah haruslah orang asli Papua. Sehingga JK menilai tidak perlu ada lagi dialog antara pemerintah dengan kelompok separatis.

"Jadi kalau kita dialog, apanya lagi yang bisa didialogkan? Pemerintah sudah diserahkan, gubernur (dan) bupati harus asli orang sana. Kalau Aceh masih bisa orang luar Aceh. Tapi kalau di Papua tidak," tuturnya.

"Yang politis sudah dikasih, ekonomi, apanya lagi yang bisa didialogkan? Semuanya sudah maksimum," tegasnya.

JK menilai yang kini menjadi permasalahan di Papua adalah perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dengan masyarakat di sana. Bahkan, ada pihak yang menuding bahwa proyek Trans Papua nantinya akan mendatangkan lebih banyak orang asing di sana.

"Kita mau bangun jalan Trans Papua, kita mau menganggap itu penting untuk kemajuan Papua, tapi pihak lain mengatakan, wah itu nanti masuk orang luar lebih banyak lagi. Nah itu semua juga jadi dilema," tuturnya.

Satuan Setingkat Peleton (SST) dari TNI-Polri menuju lokasi penembakan KKB. (Foto: Dok. Polda Papua)

JK menyebut ada banyak pihak yang menuding pemerintah ingin merampok kekayaan Papua. Ia pun menampik anggapan tersebut, karena selama ini pemerintah telah banyak mengeluarkan dana untuk mensubsidi Papua.

"Orang mengira kita ini merampok kekayaan Papua. Kita contoh yang paling sering dibicarakan, Freeport. Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak sedikit di atas Rp 10 T, dulu pernah Rp 18 T," jelasnya.

"Kita transfer ke Papua dulu itu hampir Rp 100 T. Jadi bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak. Justru kita mensubsidi Papua luar biasa, sama kayak kita mensubsidi Aceh. Jadi tidak benar seperti itu," pungkasnya.