JK: Tak Mungkin 4 Juta Warga Belum Punya e-KTP Selesai Sebelum Pemilu

JK di acara pelepasan peserta Mudik Bersama DMI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

UU Pemilu mewajibkan pemilih menggunakan e-KTP untuk mencoblos dalam pemungutan suara pada 17 April 2019. Namun, data Kemendagri mencatat masih ada 2,2 persen atau 4 juta masyarakat yang belum punya e-KTP.

Merespons hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meragukan keseluruhan 4 juta penduduk bisa semuanya terekam dengan waktu yang tersisa sebulan lagi jelang pencoblosan. Artinya mereka yang tak punya e-KTP terancam tak bisa nyoblos.

"Itu dulu juga terjadi tapi bisa dipakai undangan, bisa dipakai kartu keluarga, jadi banyak. Tentu diusahakan satu bulan ini untuk mempercepat," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (19/3).

"Tapi kalau 4 juta tidak mungkin bisa dicapai dalam 30 hari, karena umumnya itu terjadi di daerah-daerah yang jauh, bukan di kota-kota," kata JK.

Ia mengatakan, penduduk yang kesulitan melakukan perekaman data untuk KTP elektronik kebanyakan dari wilayah-wilayah yang aksesnya sulit. Ia mencontohkan banyak warga yang tinggal di desa mengalami kesulitan merekam data KTP elektronik.

"Jadi seperti orang yang tinggal di desa yang jauh itu kan mengalami kesulitan, bisa dipakai undangan, yang lain sesuai aturan yang ada," jelasnya.

Sebelumnya, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya sudah berusaha untuk menjangkau seluruh masyarakat yang belum merekam data untuk KTP elektronik, bahkan hingga pelosok negeri termasuk wilayah Papua.

"Kita sudah optimal, sudah jemput bola sampai ke pulau-pulau terluar sampai ke pegunungan sampai ke pelosok-pelosok sudah kita lakukan," kata Zudan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3).

"Sekarang itu dari 4 juta, 2 juta ada di Papua dan Papua Barat itu yang paling besar yang belum melakukan perekaman. Kalau yang lain relatif kecil angkanya," ucapnya.