JK Tanggapi Isu Gerindra Gabung Jokowi: Demokrasi Perlu Keseimbangan

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua Umum Partao NasDem Surya Paloh tiba di acara Penutupan Sekolah Legislatif Caleg NasDem Terpilih. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Dewan Pembina Partai Gerindra menggelar rapat di kediaman Ketum Prabowo Subianto. Mereka berembuk menentukan sikap pasca-Pilpres 2019 termasuk kemungkinan Gerindra bergabung di koalisi Joko Widodo.

Wapres JK merespons hal tersebut. Mantan Ketum Golkar itu mengatakan, dalam negara demokrasi harus ada keseimbangan antara oposisi dan koalisi pemerintah. Namun pernyataan tersebut, kata JK, bukan berarti Gerindra harus berada di barisan oposisi.

"Ya, soal koalisi itu ditentukan harus dua belah pihak baik oleh Gerindra juga tentu apalagi pihak partai pemerintah, nanti ya dilihatlah. Tapi negeri ini demokrasi perlu keseimbangan," kata JK usai menghadiri acara di Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Jumat (19/7).

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi Calon Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin tas berisi paparan hak wapres hingga persoalan ekonomi RI. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

"(Saya) tidak mengatakan lebih baik (Gerindra berada di oposisi atau tidak), tapi perlu keseimbangan," tegaslnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Gerindra mengadakan pertemuan dan menyiapkan konsep besar sebagai tawaran strategis untuk bisa bergabung ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

Konsep ini juga, menurut Dasco, sebagai bentuk portofolio kementerian yang akan didapatkan Gerindra, jika nantinya Prabowo Subianto memutuskan apakah partainya akan bergabung ke dalam koalisi Jokowi atau tidak.

"Ya, kalau ke dalam (koalisi pemerintah) itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima (pemerintah), artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut (dalam portofolio kementerian)," kata Dasco kepada wartawan, Jumat (19/7).