Jokowi Akan Bangun Istana Presiden di Papua Mulai Tahun Depan

Presiden Jokowi terima sejumlah perwakilan tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Negara. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Presiden Jokowi menerima sejumlah perwakilan tokoh adat Papua dan Papua Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/9). Pertemuan itu menjadi ajang untuk menyampaikan aspirasi dari para tokoh Papua ke Jokowi, mulai dari pemekaran daerah hingga pembangunan Istana di bumi cenderawasih.

Usai mendengarkan aspirasi para tokoh Papua, Jokowi menyetujui salah satu usul yaitu membangun Istana Kepresidenan di Papua. Usul ini disampaikan agar Jokowi bisa ngantor di Papua.

"Istana, ini kan yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektar, gratis. Benar sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini, de facto sudah diserahkan, saya diskusi dulu dengan para menteri. Jadi mulai tahun depan Istana ini akan dibangun," kata Jokowi di lokasi.

Sementara itu, untuk permintaan penyelesaian pembangunan satelit Palapa Ring Papua, Jokowi berjanji akan mengebut sehingga bisa rampung akhir tahun ini. Jokowi juga berjanji warga Papua akan menikmati kelancaran internet.

Tak hanya itu, Jokowi juga setuju pembangunan asrama Nusantara di Papua.

Jokowi dan Iriana di Monumen Kapsul Waktu di Merauke, Papua, Jumat (16/11/2018). Foto: Dok. Biro Pers Setpers

"Kemudian mengenai asrama nusantara, saya setuju. Mengenai Palapa Ring akan selesai semuanya akhir tahun ini. Jadi di tanah Papua 4G semuanya," ujarnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga setuju dengan adanya usul pembentukan Lembaga Adat untuk Perempuan dan Anak di Papua. Menurut dia, pembentukan lembaga adat ini positif untuk mengoptimalkan pembangunan SDM di Papua.

"Kemudian lembaga adat untuk perempuan dan anak silakan dibentuk itu juga bagus untuk memberikan akselerasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak," tutur dia.

Terakhir, untuk usul pembentukan Badan Nasional untuk Urusan Papua, Jokowi belum memberikan jawab. Menurut dia, diperlukan kajian terlebih dahulu untuk menentukan apakah badan ini mendesak atau tidak.

"Badan Nasional untuk Urusan Papua, nanti coba kita jajaki apakah memungkinkan atau tidak. Saya akan jawab setelah kajian itu," tutur Jokowi.