Jokowi Bagi-bagi Sepeda Lagi: Saya Sudah Tanya KPU, Boleh

27 September 2018 17:46 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jokowi di Acara Pembagian Sertifikat Tanah di Depok (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di Acara Pembagian Sertifikat Tanah di Depok (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Presiden Joko Widodo sempat menghentikan kebiasaannya membagikan sepeda kepada warga saat kunjungan ke Cibinong dan Tangerang. Pasalnya, Jokowi menyadari saat ini sudah masuk masa kampanye Pilpres 2019.
ADVERTISEMENT
Namun, hari ini Jokowi kembali melakukan kebiasaannya saat bertemu warga di Kota Depok dalam pembagian 4.000 sertifikat tanah. Jokowi mula-mula meminta dua orang untuk maju ke depan dan membawa sertifikatnya. Jokowi ingin warga yang maju itu perempuan dan laki-laki.
"Coba, ada yang hafal 7, sebentar, 7 nama pulau yang ada di Indonesia? Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, saya tunjuk, sebentar, pak silakan pak. Iya Bapak yang sana, ya betul. Sertifikatnya dibawa. Silakan Pak sini," kata Jokowi di Lapangan Pemancar RRI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Kamis (27/9).
"Ada ibu-ibu? Ya ibu-ibu yang biru sini, sertifikat dibawa, ada lagi yang mau maju? Kok semuanya pengen maju ingin apa sih? Ha... Ha... Ingin jejer dengan saya, atau ingin sepeda? Silakan dikenalkan namanya," lanjut dia.
ADVERTISEMENT
Kemudian masing-masing memperkenalkan namanya, yang pria bernama Sigit sedangkan yang perempuan bernama Hindun. "Sertifikatnya berapa meter persegi?" tanya Jokowi.
"Hanya 46 meter persegi," jawab Sigit.
Jokowi Tiba di Lapangan RRI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi Tiba di Lapangan RRI, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
Mendengar jawaban Sigit, Jokowi seakan tidak begitu suka, Jokowi meminta Sigit untum tetap bersyukur meski tanahnya hanya 46 meter persegi. "Jangan hanya, mahal lho, alhamdulillah. Lah ini dua (sertifikat). 40, yang satu jangan-jangan 5 ribu. Berapa tadi?" tanya Jokowi lagi.
"46 meter persegi," Sigit memberi jawaban.
Jokowi kemudian menanyakan nama-nama pulau di Indonesia. Sigit pun berhasil menjawab dengan benar. Kini giliran Hindun yang ditanya oleh Jokowi soal nama-nama suku di Indonesia.
"Baik yang pertama suku Jawa, kedua suku Aceh, ketiga suku Minangkabau, keempat suku Madura, kelima, suku Bali, keenam suku Lombok, ketujuh suku Borneo, delapan suku Bugis," Hindun menjawab dengan mantap.
ADVERTISEMENT
Kemudian Jokowi bertanya lagi. "Sembilan? Sini. Sini suku di Jawa?" tanyanya.
Hindun pun menjawab suku Sunda dan terakhir ia pun menjawab suku Badui. Sigit dan Hindun pun akhirnya mendapatkan sepeda dari Jokowi.
Diketahui, Jokowi sempat tak membagi-bagikan sepeda dan sembako saat kunjungan kerjanya ke beberapa daerah. Sebab, Bawaslu sempat melarang Jokowi membagikan 'amunisi' blusukan itu di masa kampanye.
Jokowi membeberkan alasannya karena semata-mata tidak ingin menimbulkan polemik di masyarakat, mengingat di saat yang bersamaan waktu kampanye Pilpres 2019 telah dimulai. Namun Jokowi kembali membagi-bagikan sepeda dan sembako lantaran dibolehkan KPU.
"Ya sudah terima kasih. Gimana? Sepeda? Silakan kembali dulu. Saya enggak tahu bawa sepeda enggak? Enggak bawa sepeda tapi nanti saya kirimlah sepedanya dicatat saja," tuturnya.
ADVERTISEMENT
"Saya sudah tanya KPU, boleh enggak sih bagi sepeda? Boleh. Tapi saya enggak bawa," ungkap Jokowi.
Jokowi di Acara Pembagian Sertifikat Tanah di Depok (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Jokowi di Acara Pembagian Sertifikat Tanah di Depok (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
"Biasanya saya bawa tapi katanya ini masa kampanye, katanya, tapi setelah saya tanya, oh boleh ya sudah. Saya bawa tapi enggak bawa," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyatakan pembagian sepeda dalam statusnya sebagai presiden tidak ada masalah karena selama ini memang begitu yang dilakukan Jokowi. Tapi sebagai calon presiden, bagi-bagi sepeda tentu dipertanyakan.
"Ya dia sebagai apa, kalau sebagai presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan beliau tetap bekerja sebagaimana mestinya," kata Wahyu di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).
"Sehingga pada saat petahana presiden itu berkampanye maka hak protokoler hak keamanan hak kesehatan, fasilitas itu melekat. Jadi, sedetik pun jabatan presiden itu tidak bisa dipindahtangankan kepada orang lain," sambungnya.
ADVERTISEMENT