Jokowi Bantah Anti-Islam: Masyarakat Jangan Diajak ke Hal Tak Logis

Jokowi berkunjung di Pondok Pesantren Bugen Al-Itqon, Semarang, Jawa Tengah. (Foto: Biro Pers Setpres/kris)

Presiden Jokowi kembali menyinggung pentingnya nilai persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat jelang pemilu, baik pilpres, pileg, atau pilgub. Hal ini disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat tanah bagi warga Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Jumat (25/1).

Dalam pidatonya, Jokowi mengingatkan, tidak boleh ada perpecahan dalam masyarakat meski ada perbedaan sikap politik. Sebab, perpecahan hanya merugikan Indonesia.

"Antar tentangga, enggak saling ngomong-ngomong karena pilpres, pilgub. Loh-loh rugi besar kita nanti. Dilihat prestasinya apa, rekam jejak seperti apa. Idenya, gagasan dalam menentukan pemimpin," kata Jokowi saat memberiikan sambutan di acara pembagian sertifikat.

Tak hanya itu, Jokowi meminta masyarakat tak mudah terpengaruh isu-isu yang berpotensi memecah belah. Apalagi, terkait dengan kabar yang menyebut bahwa dirinya merupakan pemimpin yang anti-Islam.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Jokowi mengatakan, justru kebijakan yang dilakukannya selama ini untuk kepentingan umat islam. Salah satunya, penetapan hari Santri Nasional.

"Banyak sekali isu ke saya. Kriminalisasi ulama, anti Islam. Lho, lho, lho, lho. Saya tiap hari, tiap minggu, masuk pondok pesantren dengan ulama," ujarnya.

"Hari santri yang buat Perpres saya, yang tanda tangan saya. Kok dibilang antiulama, anti-Islam? Bolak-balik kayak gitu kalau gampang percaya, termakan, bahaya sekali," lanjutnya.

Baginya, isu anti-Islam tersebut bersifat politis untuk menjatuhkannya. Jokowi meminta masyarakat agar pintar menyaring informasi yang berkembang.

"Ini hanya tujuan politik, bukan yang lain-lain. Masyarakat jangan diajak ke hal yang tidak logis. Untungnya masyarakat sekarang sudah pintar-pintar," jelasnya.

"Negara kita negara besar. Kita sering lupa, bahwa negara ini negara besar, penduduk kita 260 juta. Bandingkan dengan Malaysia, 24 juta. Indonesia 260 juta. Ini negara besar," pungkasnya.