news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Jokowi Dikritik karena Tak Libatkan KPK dalam Penentuan Kabinet

14 Oktober 2019 17:55 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jumat (11/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menkopolhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jumat (11/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam menyusun kabinet di periode kedua. Meski pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, namun menurut ICW, tidak melibatkan KPK menunjukkan Jokowi inkonsisten dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
ADVERTISEMENT
“Presiden 'kan mestinya konsisten dengan record transparansi dan akuntabilitas yang dibangunnya. Menurut saya, kita menyayangkan presiden Jokowi tak konsisten dengan pola-pola penyusunan kabinet,” ujar Koordinator Divisi Politik ICW, Donal Fariz, saat diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).
Peneliti ICW, Donal Fariz. Foto: Lutfan Darmawan/kumparan
“Di beberapa kasus melibatkan KPK, [tapi] di beberapa lagi kemudian bahkan tak dilibatkan sama sekali,” sambungnya.
Donal mengaku tidak begitu kaget atas keputusan orang nomor satu di Indonesia itu. Sebab, menurut Donal, hubungan Jokowi dan KPK di periode ini menunjukkan kerenggangan.
“Sebab, kalau kita baca dalam satu tahun belakangan ini, memang hubungan KPK dengan presiden sedang berjarak. Tidak dilibatkannya KPK dalam Revisi UU, bahkan tidak adanya waktu pimpinan KPK bertemu dengan Jokowi. Menurut saya, itu sinyal bahwa komunikasi presiden dengan KPK itu terganggu atau dalam fase yang buruk,” ujar Donal.
ADVERTISEMENT
Donal menilai bukan KPK yang dirugikan ketika tidak dilibatkan penyusunan kabinet, melainkan sebaliknya.
“Tetapi itu dampaknya bukan kepada KPK. Tapi kepada Jokowi. Publik menilai Jokowi tidak akan konsisten. Sekali lagi kita tak terlalu mengagetkan hal-hal seperti ini KPK tak dilibatkan,” kata Donal.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan susunan kabinetnya bersama Ma'ruf Amin sudah hampir rampung. Nama-nama menteri itu akan diumumkan di hari pelantikan atau sehari setelahnya, yaitu Senin (21/10).
Adapun ketidakterlibatan KPK dalam penyusunan kabinet sebelumnya diakui Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. Padahal, pada 2014 lalu, Jokowi meminta masukan KPK ketika ingin memilih calon menteri.
"Kita tidak diikutkan (dalam penyusunan kabinet)," ujar Laode di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (14/10).
ADVERTISEMENT
"Itu adalah hak prerogatif presiden, kalau kita dimintai kita akan memberikan masukan. Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ucap Syarif.
Pada kabinet Jokowi-JK saat ini, setidaknya sudah ada dua nama yang terjerat korupsi. Mereka adalah eks Menteri Sosial Idrus Marham dan eks Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Selain dua orang itu, nama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga kerap disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi. Namun hingga kini Enggar dan Lukman masih berstatus saksi.