Jokowi Dinilai Ada di Antara Suara Rakyat dan Suara Partai

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada awak media di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Presiden Jokowi kini menjadi sorotan setelah menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Jokowi pun dianggap tak mendengar suara rakyat. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Trisno Raharjo menilai Jokowi berada di antara suara rakyat dan partai.

"Bagaimanapun juga sekarang ini Presiden itu betul-betul berada dalam posisi antara suara rakyat dan suara partai pendukungnya," kata Trisno ditemui di sela-sela penyampaian aspirasi Komunitas Advokat Yogyakarta di Kantor DPRD DIY, Senin (16/9).

Bukan tanpa alasan Trisno berkata demikian. Menurutnya bagaimanapun juga revisi UU KPK ini diusulkan oleh partai pendukungnya melalui DPR. Jokowi pun harus pandai-pandai bersikap, termasuk mendengar pendapat dan masukan masyarakat.

Saat disinggung apa ini artinya Jokowi tersandera oleh parpol, Trisno mengatakan Jokowi sedang berupaya mencari jati diri untuk memperhatikan semua pihak, baik itu partai pendukungnya ataupun rakyat. Jika memang Jokowi tetap ngotot ingin ada revisi maka jalan terbaik adalah dibahas pada DPR periode mendatang 2019-2024.

"Untuk itu jalan yang terbaik untuk Pak Jokowi (kalau) tetap melakukan revisi, oke tetapi dilakukan oleh DPR periode yang akan datang artinya elegan. Tidak perlu di sini Pak Jokowi merasa kalau tindak menjalankan sekarang tidak bisa melakukan. Itu makanya bisa dilaksanakan di periode (DPR) yang akan datang," katanya.

"Saya kira sudah banyak suara yang seperti itu (revisi dibahas periode DPR mendatang). Kekuatan politik Pak Jokowi tetap bagus baik dan revisi bagaimana yang diharapkan Jokowi bisa jalan," ujarnya.

Lalu bagaimana jika tetap mengesahkan revisi UU KPK pada periode ini? Trisno mengatakan hal itu akan jadi cacat besar dalam periode jabatan Jokowi-JK dan akan jadi catatan buruk terbesar di periode Jokowi-Maruf Amin.

"Kami sangat yakin kalau disahkan periode saat ini itu akan jadi cacat besar di dalam periode jabatan Jokowi-JK dan menjadi catatan buruk terbesar di periode Jokowo-Amin Maruf," tegasnya.

Tak hanya itu, sejarah akan mencatat bagaimana Presiden yang dipercaya oleh rakyat nyatanya tidak mendengarkan suara rakyat.

"Bahwa kemudian menggunakan cara-cara melegalkan suatu peraturan dengan cara-cara yang tidak demokratis," pungkasnya.