Jokowi Disarankan Bentuk Satgas Perampasan Aset Koruptor

Diskusi media di Bakoel Koffie Cikini (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Kasus korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor belum juga memberikan efek jera. Banyak aset kejahatan yang masih susah ditelusuri.

Menurut Direktur Eksekutif Kemitraan, Monica Tanuhandaru, Presiden Joko Widodo perlu membuat satuan tugas yang bertujuan untuk menelusuri aset-aset yang dimiliki oleh para koruptor. Tujuannya mencegah agar para pejabat yang akan melakukan korupsi untuk berpikir berulang kali.

"Barangkali harus ada satgas yang berada di bawah presiden atau tim khusus yang menangani pemulihan dan perampasan aset," kata Monica di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No. 25 Jakarta Pusat, Minggu (14/1).

Diskusi media di Bakoel Koffie Cikini (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Monica menilai isu tentang pemulihan dan perampasan aset di masa pemerintahan Jokowi, seolah tenggelam. Maka dari itu, dia meminta Jokowi untuk membentuk satgas tersebut.

"Butuh dorongan dan arahan langkah konkret dari pimpinan untuk pemulihan aset," terang Monica.

Monica dalam diskusi media di Cikini (Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan)

Menurutnya apabila Jokowi berani membentuk satgas tersebut, maka aparat penegak hukum seperti KPK, polisi, dan kejaksaan, akan langsung mengimplementasikan arahan itu. Namun apabila satgas tersebut berada di bawah kementerian dan lembaga, maka institusi tersebut akan membentuk satgas masing-masing yang cenderung kurang maksimal.

"Setuju kalau presiden membentuk tim yang langsung di bawah presiden, kita bisa memberikan impact, misal korupsinya satu 1 miliar tapi negara bisa mendapatkan (hasil lebih)" ucapnya.