Jokowi: Jangan Sampai Perhutani Lebih Kolonial dari Kolonial

Presiden Joko Widodo di RSPAD, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menerima berbagai macam keluhan dari para petani terkait dengan kinerja Perum Perhutani dalam pemanfaatan pengelolaan lahan. Khususnya dalam pembagian hasil lahan antara Perhutani dengan masyarakat.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, masyarakat seakan terkesan dirugikan dalam proses pembagian hasil lahan. Menanggapi hal itu, Jokowi menegaskan agar Perhutani tak bersikap kolonial. Dia mengaku akan membahas persoalan ini dengan jajaran pejabat Perhutani.

"Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial. Loh saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Wong sudah bicara dengan bapak ibu sekalian waktu ke bawah. Suara itu saya dengar. Jangan dipikir saya enggak dengar, saya dengar," kata Jokowi saat menerima para petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis ( 10/10).

"Saya ingin bicara banyak dengan Pak Dirut plus jajaran. Karena yang saya lihat di bawah berbeda dengan apa yang ada di sini," lanjutnya.

Hingga kini, Mantan Wali Kota Solo ini menyebut masih ada ratusan konflik yang belum diselesaikan antara Perhutani, masyarakat desa hingga PT Perkebunan. Dia pun tak ingin persoalan bisa berlarut-larut dibiarkan. Harus ada penyelesaiannya.

"Sekarang ini masih ada konflik, desa dengan Perhutani, dengan PTP. Masih ada terakhir 528 konflik desa dengan itu. Saya minta, Pak Menteri Bu Menteri, sebelum 2 tahun, konflik itu harus sudah rampung semuanya. Enggak ada konflik lagi dalam PTP perhutani," jelasnya.

"Semua selesaikan, Sudah berpuluh-puluh tahun belum diselesaikan, apa sih. Saya yakin bisa. Saya cek nanti di lapangan," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi lantas mengambil contoh kasus yang sudah berhasil diselesaikan seperti yang terjadi di Riau. Dalam hal ini, Jokowi menegaskan ingin turun ke lapangan langsung agar bisa mengeceknya.

"Kita kemarin sudah selesaikan di riau. Dengan PTP dari 18.000 ha, konflik dengan petani, 2.400 ha di antaranya, saya cek di lapangan saya ngomong langsung ke menteri BUMN, 2.400 berikan semuanya ke petani," jelasnya.

"Nanti Oktober ini mau saya serahkan. Betul Pak Menteri ya? Sertifikat sudah rampung," tandas Jokowi.