Jokowi Luruskan Isu Kriminalisasi Ulama dan PKI di Tanwir Muhammadiyah

Presiden Jokowi di Universitas Muhammadiyah Malang Foto: Laily R/Biro Pers Setpres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus membuka Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu. Dalam sambutannya, Jokowi mengulang pernyataannya meluruskan sejumlah isu yang menyerang dirinya.

Di antaranya soal isu Jokowi mengkriminalisasi ulama, hingga isu dia PKI. Soal kriminalisasi, Jokowi menegaskan semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, tidak memandang status dan golongannya.

"Negara kita negara hukum, semua sama di depan hukum. Kalau ada gubernur, menteri, bupati, ketua atau anggota dewan, dokter, insinyur, kalau ada masalah hukum ya pasti ditindaklanjuti," tegas Jokowi, Jumat (15/2).

Pembukaan Tanwir Muhammadiyah di Bengkulu, Jumat (15/2). Foto: Dok. Istimewa

"Kalau orang tak bermasalah lalu dihukum, disel, ya silakan datang ke saya, lapor. Tapi kalau berhadapan dengan hukum ada masalah hukum, ya segala sesuatu harus dijalani," imbuh capres nomor 01 itu.

Kemudian, soal isu PKI. Jokowi menegaskan tidak mungkin dia bagian dari PKI sebab pada saat terjadi pemberontakan G30S PKI tahun 1965, ia baru berumur 4 tahun.

"Sebetulnya saya tidak ingin menjawab, tapi mumpung forumnya bagus ini. Saya dilahirkan tahun 61, PKI dibubrakna tahun 65-66, umur saya masih 4 tahun. Kalau ada yang menuduh Jokowi PKI berarti ada PKI balita," tegasnya.

Jokowi juga mengatakan, ia mempersilakan kepada yang menuduh untuk mengecek ke garis keturunan keluarganya apakah ada yang bekas anggota PKI.

"Sekarang mudah, dicek saja ke orang tua saya dicek. Ke kakek nennek saya cek, di Solo. Atau utusan Pak Rektor UMS dicek, tidak ada yang ditutup-tutup seperti itu," jelasnya

"Tapi di media sosial banyak hoaks gambar-gambar lalu-lalang. Gambar ini adaalah DN Aidit, pidato 1955, saya belum lahir. Kok saya ada di dekat dia. Gambar-gambar seperti ini ribuan. Seperti inilah yang sekarang ini banyak meresahkan," tutupnya.