Jokowi Minta BPJS Kesehatan Gencarkan Penagihan demi Atasi Defisit

Jokowi di Acara Muktamar ke-30 IDI di Samarinda, Kalimantan Timur. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Presiden Joko Widodo menjelaskan, untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, pemerintah sudah menyuntik dana sebesar Rp 4,9 triliun. Karena itu, ketika masih ada seabrek permasalahan pada BPJS Kesehatan, maka Jokowi akan mencari opsi-opsi terbaik sebagai solusi. Salah satu opsinya adalah menggencarkan penagihan iuran.

"Opsinya banyak sekali artinya satu misalnya efisiensi di BPJS sendiri yang pertama. Yang kedua karena untuk urusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) itu sebenarnya tidak defisit, seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Yang untuk PNS dan TNI, Polri itu juga sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit," kata Jokowi di Samarinda Convention Hall, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10).

"Yang masih tekor ini yang non PBI dan PNS, TNI, Polri tadi. Ini penagihan ini harusnya digencarkan ini. Di sini ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu. Ya di situ. Sebetulnya tugas pemerintah itu hanya di sini, iu opsi-opsi nanti akan segera kita putuskan," lanjut dia.

Walau sedang mengalami defisit, namun Jokowi berpesan agar pelayanan dokter dan rumah sakit tidak kendor. Bahkan, jangan sampai ada keluhan pasien terutama dalam pelayanan masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan.

"Yang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun itu saja," ucap Jokowi.

Jokowi mebuka Acara Muktamar ke-30 IDI di Samarinda, Kalimantan Timur. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Sebelumnya, pada acara Muktamar ke-30 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI), Jokowi sempat menyinggung soal keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Padahal, ia sebenarnya menargetkan masalah BPJS Kesehatan rampung dalam 2 tahun, namun hingga kini belum juga tuntas.

Sekadar diketahui, BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga triliunan rupiah, dalam empat tahun terakhir. Pada 2018 ini, defisit keuangannya diproyeksi mencapai Rp 10,98 triliun. Pemerintah pun telah menggelontorkan dana Rp 4,9 triliun untuk mengatasi defisit tersebut, pada 24 September 2018 lalu.

Lebih jauh lagi, Jokowi juga sempat mengeluhkan persoalan BPJS Kesehatan yang tak kunjung selesai. Ia menilai, tidak seharusnya pemerintah selalu ditarik-tarik dan menalangi permasalahan utang yang dialami BPJS Kesehatan.

"Masa setiap tahun harus dicarikan solusi, mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya, kalau tahun depan masih diulang kebangetan," kata Jokowi dengan nada meninggi di pembukaan Kongres ke-14 Perhimpunan RS Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10).